Kapolres Ngawi, AKBP Dwiasi Wiyatputera bersama Ketia KKD, Arief Rahman di Polres Ngawi, Kamis (23/3/2023)
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Kapolres Ngawi menerima kunjungan Ketua Harian Komite Komunitas Digital (KKD) Jawa Timur, Arief Rahman di Ruang Kerjanya, Kamis (23/3/2023).
Dalam kunjungan tersebut, membahas fenomena memasuki tahun politik dengan keberadaan informasi yang yang semakin meningkat, mulai dari informasi yang menyesatkan, maupun informasi positif.
Dalam pertemuan antara ketua KKD Jatim Bersama Kapolres Ngawi tersebut, juga bertekad untuk membentuk kepengurusan KKD Kabupaten Ngawi. Tujuannya, meminimalisir berita Hoax, disinformasi yang semakin meningkat di tahun politik.
Kapolres Ngawi, AKBP Dwiasi Wiyatputera mengatakan, selama ini, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama semua stakeholder dalam membentuk kepengurusan KKD.
“Dalam beberapa bulan belakangan ini, kami sudah membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak dan pemangku kepentingan. Saat ini sudah membentuk tim, dan tinggal menunggu SK dari Bupati Ngawi,” katanya.
Arief Rahman bersama dengan Kapolres Ngawi menyadari, bahwa stabilitas ekonomi, politik lokal, maupun nasional, kini tengah dipertaruhkan di masa ini. Hal tersebut, terkait kontestasi politik yang berjalan mulai 2023-2024. Sehingga, perlu diantisipasi agar tidak melahirkan friksi, persoalan hukum, bahkan konflik sosial yang dapat merugikan semua pihak.
"Saya sangat mengapresiasi Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi yang sudah satu frekuensi untuk mewujudkan Komite Komunikasi Digital di Ngawi,” kata Arief.
Arief Rahman yang juga ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengatakan, terkait kuncinya harus kolaborasi dengan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, agar turut andil bersama, demi terciptanya stabilitas keamanan nasional.
Ia mengatakan, dengan dibentuknya KKD, juga sebagai filter atau clearing house (rumah penjernih) terhadap informasi yang tersebar di masyarakat di ruang digital. Tetapi, yang lebih penting, menjadi gerakan peningkatan kualitas literasi digital publik, ini merupakan keja besar dan berat.
“Polisi yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan adanya penyebaran hoaks, tentunya akan mempunyai tugas lebih berat lagi. Oleh karena itu, menjadi tugas kita semua, baik pemerintah, media, TNI-Polri, akademisi untuk bersama-sama menangkal penyebaran misinformasi disinformasi, hate speech yang banyak beredar di ruang publik, khususnya media sosial,” terangnya.
Menurutnya, KKD yang diinisiasi bersama Pemprov Jatim, Amsi Jatim, PWI, Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya sejak tahun lalu itu, dapat dijadikan salah satu solusi strategis menghadapi badai informasi di tahun politik.
“Kode yang melibatkan semua pemangku kepentingan ini diharapkan mampu untuk mengedukasi publik dan memberikan pemahaman dengan literasi berita dan literasi digital, verifikasi informasi serta cek fakta,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, AKBP Dwiasi sangat mendukung pembentukan KKD yang salah satu fungsinya untuk menangkal kabar bohong. Apalagi, masih kata Kapolres Ngawi, menjadi kepentingan bersama dalam menjaga kondusifitas keamanan dan stabilitas politik, agar ekonomi terus tumbuh.
"Mengingat tahun sekarang sudah masuk tahun politik, demi kepentingan bersama, maka dengan adanya KKD, akan sangat membantu tugas kepolisian dalam menangkal informasi hoaks," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, masyarakat indonesia sangat aktif dalam menggunakan sosial media dalam memicu persoalan besar. Sehingga, kesadaran dan kebijakan publik pengguna medsos sehingga kurang, bahkan cenderung netizen menjadi hakim jalanan.
"Informasi hoax yang beredar dan diterima masyarakat tanpa mengecek kebenarannya itu berdampak negatif dan bisa mengganggu kamtibmas yang selama ini terjaga," pungkasnya. (nal/sis)
