Warga korban lumpur semburan Lapindo melakukan pawai ogoh-ogoh dengan mengusung patung replika Bos PT Lapindo, Aburizal Bakrie. foto: agus hp/BANGSAONLINE
"Dalam kasus lumpur Lapindo, negara seharusnya hadir sebagai representasi kedaulatan rakyat. Namun sampai sekarang belum ada bentuk kehadiran negara dalam kasus itu," kata aktivis Jaringan Advokasi Tambang Ki Bagus Hadi Kusuma di kantor KontraS, Jakarta.
Bagus juga menyoroti kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada bencana lumpur Lapindo. Ia mencatat ada 10 anak yang meninggal karena jatuh di lokasi lumpur yang merupakan tempat bekas pertambangan tersebut. "Anak kesepuluh jatuh beberapa hari lalu," kata dia.
Ia pun menyayangkan keputusan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang malah memberikan bantuan dana talangan bagi Lapindo sebesar Rp 781 miliar.
Manajer Kampanye Walhi Edo Rakhman juga mendesak Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kejahatan korporasi pertambangan lainnya. Jokowi juga diminta memperhatikan kondisi lingkungan sebelum mengizinkan aktivitas pertambangan.
"Perlu diingat bahwa kondisi lingkungan kita sudah tidak mampu lagi dijadikan lokasi pertambangan. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat lokal di sekitar lokasi pertambangan tidak kunjung membaik," kata Edo.
Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, dari 10.857 izin pertambangan di Indonesia, sebanyak 4.868 izin dinyatakan bermasalah, di mana sebagian di antaranya tidak menyetorkan pajak dan royalti. KPK juga menyampaikan potensi kerugian negara dari sektor mineral dan batu bara ini mencapai sekitar Rp 6,77 triliun setiap tahunnya. (gus/sho/cnn/sta/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
