9 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2022

9 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Sepanjang 2022 Ilustrasi penjara (pexels)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Tertangkapnya Bupati Bangkalan, Ra Latif Amin Imron, bersama 5 pejabat pemkab dalam kasus suap lelang jabatan menambah daftar sejumlah kepala daerah yang berurusan dengan . Ia bersama yang lainnya terjaring OTT lembaga antirasuah pada Rabu (7/12/2022).

Berdasarkan informasi yang dihimpun BANGSAONLINE.com, berikut daftar kepala daerah yang ditangkap selama tahun ini.

1. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi ditangkap , pada Rabu, 5 Januari 2022. Rahmat terjaring OTT di rumahnya atas dugaan kasus suap pengadaan barang jasa dan lelang jabatan.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung (PT Bandung) memperberat vonis terdakwa menjadi 12 tahun penjara, pada Selasa (13/12/22). Putusan ini lebih berat dari ketetapan Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) yang menjatuhi 10 tahun penjara.

2. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud

kembali melakukan OTT terhadap Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, pada Pada Rabu, 12 Januari 2022. Abdul Gafur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang, jasa dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ia kemudian divonis lima tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (27/9).

3. Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin

Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin terjaring operasi tangkap tangan , pada Januari 2022 lalu. Terbit Rencana ditangkap atas kasus kasus suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemudian memvonis dirinya 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

4. Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono

menangkap eks Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono. Tagop ditangkap karena diduga menerima suap, gratifikasi, serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek Dinas PUPR periode 2011-2016 di Buru Selatan, Maluku.

Lihat juga video 'Resmi Dipecat! Novel Baswedan dkk Letakkan Kartu Identitas KPK':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO