Bupati Gresik Apresiasi Layanan Dispendukcapil untuk Sukseskan Program UHC

"UHC kita sudah 99%. Tinggal 2.000 orang saja yang belum tercover. Ini juga ada kaitannya dengan KTP warga Gresik," terangnya.

Ia minta jangan sampai ada lansia atau difabel yang belum terjangkau oleh pelayanan KTP. Sebab, mereka juga punya hak sama dalam pelayanan penjaminan kesehatan melalui UHC.

"Semua terintegrasi disini. Pelayanan harus menjangkau masuk ke pelosok desa, termasuk pelayanan terhadap lansia dan difabel," pintanya.

Pada kesempatan ini bupati juga menyampaikan, penyajian data yang valid dan terintegrasi berpengaruh pada Program Keluarga Harapan (PKH) inklusif yang menyisir lansia dan difabel, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"PKH Inklusif merupakan program orisinil Kabupaten Gresik, yang tertuang dalam Nawa Karsa Bupati dan Wakil Bupati Gresik yakni Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, Berdikari)," bebernya.

Selain itu, tambah bupati, ada subsidi upah, inovasi ini dilakukan saat pandemi Covid-19, dengan maksud dan tujuan, agar pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan akan diberikan subsidi upah sebagai bantuan sosial.

"Dispendukcapil harus menyajikan data yang valid dan segar, kolaborasi dan sinergitas. Hal ini juga berpengaruh pada pengentasan Kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Gresik," jelasnya.

Bupati menyebutkan bahwa, pelayanan penerbitan dokumen kependudukan oleh Dispendukcapil merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Prosedur, waktu dan persyaratan pelayanannya sering menjadi sorotan masyarakat.

"Hal tersebut perlu dijawab dengan adanya standar operasi prosedur (SOP), dan meningkatkan kompetensi aparatur dan sarana pendukung untuk mempercepat pelayanan," pungkasnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Direktur Jenderal (Dirjen) Dispendukcapil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Zudan Arif Fakrullah.

Hadir juga, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik Khusaini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil M. Hari Syawaludin. (hud/mar)