Makmun (kanan) saat talkshow di kanal media sosial Suara Gresik. Foto: Ist.
"Syarat PPK yang tidak boleh dari anggota partai politik ini bertujuan untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu 2024. KPU juga menekankan aspek kesehatan penyelenggara pemilu, demi kehati-hatian dalam pemilu 2024 nanti," jelasnya.
Makmun menjelaskan, pendaftaran badan ad hoc PPK dan PPS beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Pendaftarkan dilakukan melalui online yakni melalui SIAKBA (sistem informasi anggota KPU dan badan adhoc)
"Penggunaan aplikasi SIAKBA dalam rangka memudahkan KPU membuat database penyelenggara pemilu yang valid," tegasnya.
SIAKBA mempunyai keunggulan dalam transparansi rekrutmen penyelenggara pada publik. Masyarakat bisa mengetahui dengan jelas melalui internet jumlah pendaftar setiap kecamatan.
"Kami mengimbau seluruh masyarakat Gresik untuk ikut mengawal seluruh tahapan pemilu 2024, mulai dari verifikasi, perekrutan badan ad hoc, serta menggunakan hak pilih pada hari pelaksaan pemilu 2024," tambahnya.
Makmun juga mengajak masyarakat untuk menjadi 'pemilih yang cerdas'. Yaitu, menggunakan hak pilih sesuai dari hasil pengamatan visi-misi calon presiden dan calon wakil rakyat, karena indikasi utama suksesnya pemilu 2024, adalah tingginya partisipasi pemilih. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
