Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: Humas Pempov Jatim
Khofifah menegaskan, perempuan memiliki peran besar dalam membangun martabat bangsa. Pembangunan martabat bangsa di awali dari pembentukan pribadi kemanusiaan, yang mana hal tersebut dimulai dari keluarga. Kontribusi perempuan tidak bisa disepelekan karena mereka dituntut mampu menjadi pendamping suami, pendamping dan pendidik anak, bahkan tak sedikit perempuan harus pandai dalam mengelola kondisi perekonomian keluarga.
Khofifah berharap UU TPKS ini tak sebatas euforia. Karena yang terpenting selanjutnya adalah implementasi aturan main ini di lapangan. Dengan begitu, para korban memiliki kepastian hukum atas persoalan yang dialaminya.
"Semoga kehadiran UU ini mampu menurunkan angka kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat kita. Jangan lagi ada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang menjadi korban," imbuhnya.
Sejumlah poin penting dari UU TPKS. Pertama, penyidik Kepolisian tidak boleh menolak perkara atas alasan apapun. Kedua, Panja telah merinci 19 jenis kekerasan seksual dalam dua ayat.
Pasal 4 Ayat (1), pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Pasal 4 Ayat (2), sanksinya merujuk kepada perundang-undangan lainnya.
Ketiga, tidak boleh diselesaikan dengan restorative justice. Aturan ini bertujuan untuk menghindari upaya penyelesaian perkara dengan uang. Keempat, pengakuan dan jaminan hak korban. RUU TPKS mengatur dan memastikan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
