Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. foto: ist.
Ia pun mengajak masyarakat juga ikut andil dalam mendorong perubahan Sidoarjo seperti yang diharapkan selama ini. Oleh karenanya gerakan sadar bersama dengan cara menjaga kebersihan dan ketertiban umum memerlukan kesepahaman.
"Tugas pemerintah menata, termasuk urusan yang menyangkut kepentingan publik. Di sana ada perda yang harus ditegakkan bersama. Seperti PKL yang berjualan di pinggir jalan umum yang menimbulkan kemacetan dan merusak taman maka dengan terpaksa akan kami tertibkan, karena sudah menganggu ketertiban umum," jlentrehnya.
Pemkab Sidoarjo tidak melarang masyarakat menjalankan usaha, malah sebaliknya mendorong pelaku usaha kecil untuk tetap survive dan bisa berkembang.
Kehadiran para PKL sudah menjadi warna dan bagian dari wajah kota. Oleh karenanya Gus Muhdlor tidak menafikan hal itu. Karenanya dia berupaya mencarikan solusinya.
Tidak hanya relokasi PKL, pemkab Sidoarjo sudah mengalokasi puluhan milyar lewat program Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga ringan 3 persen pertahun. "Pelaku usaha mikro bisa mengajukan pinjaman tambahan modal usaha lewat BPR Delta Artha," bebernya.
Kepala Satpol PP Sidoarjo Basuki Widiantoro memberi ultimatum pada jajarannya agar tidak melakukan praktek pungli terhadap para PKL.
Pada momentum peringatan HUT Pol PP ke-72 dan Satlinmas ke-60 yang jatuh pada 3 Maret 2022, Widiantoro mempersilakan warga melaporkan ke kantor Satpol PP apabila menemui anggotanya yang melakukan pungli.
Kata Widiantoro, apabila ada oknum anggota Satpol PP yang menerima uang pungli dari PKL, akan ditindak tegas sesuai dengan UU yang berlaku. Sanksinya sampai pemberhentian dengan tidak hormat. (sta/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
