Rapat evaluasi dan pembinaan kepada distributor dan kios pupuk bersubsidi di Hotel Front One Pamekasan.
“Beberapa waktu lalu, distributor kami di Nganjuk juga telah memecat kios resmi yang kedapatan melakukan penimbunan pupuk bersubsidi,” ungkap Yusri di depan para distributor dan kios.
Lebih lanjut Yusri menyampaikan bahwa tanggung jawab Pupuk Indonesia dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dari pabrik (Lini I) sampai dengan gudang di tingkat provinsi (Lini II), gudang di tingkat kabupaten (Lini III), hingga distributor menyalurkan ke kios-kios resmi di tingkat desa (Lini IV). Setelah itu, kios resmi akan menyalurkan kepada petani yang berhak berdasarkan data dalam e-RDKK yang diterima kios dari dinas pertanian setempat.
"Adapun pengawasan penyaluran sampai dengan penggunaan pupuk bersubsidi di setiap daerah dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terdiri dari unsur-unsur dinas terkait, aparat penegak hukum. Distributor juga wajib mengawasi proses penyaluran pada kios-kios resmi binaannya," tuturnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan Ajib Abdullah menyampaikan bahwa pengawasan pupuk bersubsidi harus melibatkan semua pihak.
"Mulai dari produsen, distributor, kios resmi, KP3, hingga elemen masyarakat lainnya," jelas mantan kadis Perkebunan Kabupaten Pamekasan ini.
Ajib juga menerangkan, terkait penangkapan truk bermuatan pupuk bersubsidi di Tuban dan Ponorogo, Ajib menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi aktif dan siap bekerja sama dengan produsen dan aparat penegak hukum dalam menyelediki asal usul pupuk bersubsidi yang diduga berasal dari Kabupaten Pamekasan.
Pihaknya menyerahkan proses hukum dan segera mengusut tuntas penyelundupan pupuk yang merugikan negara mencapai miliaran rupiah kepada pihak kepolisian. (dim/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
