Didampingi Wakil Ketua II KH Ahsanul Haq (kiri) dan Wakil Ketua IV KH Husnul Khuluq, Ketua Baznas Jatim KH M Roziqi meberikan sambutan kepada perwakilan LAZ yang hadir, seperti LAZISNU, Lazismu, Nurul Hayat, Al Haromain, YDSF, BMH, Yatim Mandiri, dll.
Roziqi juga berharap kegiatan pendistribusian zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya tersebut bisa menyambung dengan pemerintah provinsi serta pemerintah daerah setempat atau kabupaten/kota.
"Karena jangan sampai apa yang sudah dilakukan oleh LAZ maupun baznas yang tujuannya zakat untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan atau dalam rangka menyejahterakan umat khususnya umat Islam di Jawa Timur ini tidak tercatat," tandasnya.
Melengkapi apa yang sudah disampaikan ketua, Wakil Ketua IV Baznas Jatim Dr KH Husnul Khuluq menjelaskan bahwa pencatatan kegiatan pendistribusian zakat tersebut sangat penting untuk dilakukan. Hal itu selain sesuai dengan regulasi yang ada, juga dalam rangka transparansi dari Baznas atau LAZ kepada masyarakat. Hal itu penting dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
"Karena transparansi itu bagian dari membangun trust rakyat atau masyarakat. Apalagi, kalau laporan kita itu bisa di-publish, maka rakyat akan senang. Karena apa yang dikeluarkan mereka itu betul-betul dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan agama dan masyarakat," jelasnya.
Husnul berpesan kepada puluhan perwakilan pengurus dari LAZ Jatim supaya tidak takut nantinya terjadi gesekan atau berebutan yang kompetisi yang tidak sehat. Ia menegaskan bahwa lahan zakat yang bisa digarap di Jatim masih sangat luas, yakni dengan proyeksi sekitar Rp 1,2 triliun dalam satu tahun ke depan.
"Dengan pencapaian zakat saat ini sekitar Rp 400 miliar, berarti sekitar Rp 600 miliar yang masih bisa dikejar dengan inovasi dan kreativitas yang bisa kita bangun bersama," pesannya.
Dalam kesempatannya, Wakil Ketua II Baznas Jatim Drs KH Ahsanul Haq mengingatkan kepada perwakilan LAZ baik tingkat nasional yang ada di Provinsi Jawa Timur maupun LAZ tingkat provinsi yang hadir, untuk tidak menyalahgunakan zakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat terorisme dan lainnya. Sehingga aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Dalam pendistribusiannya harus sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Karena kalau satu saja yang melakukan hal yang tidak terpuji, melakukannhal yang melanggar aturan maka saya yakin semuanya juga akan terkena imbasnya. Dan pada akhirnya, diakui atau tidak, kepercayaan masyarakat juga akan turun. Bukan hanya kepada yang bersangkutan saja, akan tetapi kepada lembaga-lembaga yang lain yang cara pendistribusiannya sudah aman NKRI tadi itu," ungkapnya. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
