Terkait Pencabutan Subsidi Listrik, Wali Kota Kediri Sarankan PLN Koordinasi dengan Pemda
Kamis, 17 Desember 2015 16:58 WIB
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Walikota Kediri Abdulah Abu Bakar angkat bicara terkait surat pengendalian PB/PD Konsumen golongan tarif R 1/450VA dan R 1/900 VA tentang pencabutan subsidi bagi warga miskin dan rentan miskin yang tidak memiliki dokumen keterangan miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Ia mengatakan, seharusnya PLN bisa koordinasi dengan pemerintah daerah, sebab yang memiliki data kemiskinan adalah pemerintah daerah. Ia khawatir jika ini diberlakukan masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu sakti akan kembali drop dengan program pemerintah ini.
BACA JUGA:
Koordinasi Reviu Masterplan Smart City, Diskominfo Kota Kediri Undang Tim Pelaksana dari Setiap OPD
Kediri Jadi Kota dengan Inflasi Terendah di Jawa Timur pada April 2024, Zanariah Sampaikan Apresiasi
Zanariah Terima LHP LKPD 2023, Kota Kediri Pertahankan Opini WTP 10 Kali Beruntun
Arahan Pj Wali Kota Kediri di Sosialisasi Penilaian Mandiri dan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
"Bukan menolak, tapi seharusnya PLN koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan mekanismenya, sebab banyak warga yang belum memiliki kartu sakti, masak dengan kondisi warga miskin yang minim pendidikan berkirim surat ke Pusat hanya untuk minta rekomendasi untuk pasang listrik," ungkap Walikota Kediri, Kamis (17/12).
Menurut Walikota, PLN Pusat dan PLN di daerah, melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemerintah daerah, sehingga program yang baik ini tidak menimbulkan persoalan baru.
"Karena warga kita rentan dengan persoalan seperti itu, jangan sampai program yang sangat bagus ini warga miskin tidak tercover, akhirnya mencuri listrik lagi, saran saya PLN Kordinasi dengan pemerintah daerah dulu," harapnya.
Simak berita selengkapnya ...