Aksi puluhan perwakilan warga dari tiga kecamatan saat menggelar aksi di depan Kantor BPN Bangkalan. foto: FAUZI/ BANGSAONLINE
Bahkan, menurut Syafi', ada tanah milik masyarakat yang masih masuk dalam nomer identifikasi bidang (NIB) PT. PKHI. Akibatnya, warga pemilik asli lahan tersebut tidak bisa mengurus hak, karena tanahnya berada di lingkup PT. PKHI.
"NIB harus ditertertibkan dan dihapus, karena tanah milik masyarakat masih ada di dalam lingkup tanah PT. PKHI," cetusnya saat berorasi.
Karena itu, ia meminta agar tanah tersebut diserahkan ke negara dan meminta BPK menghapus sistem NIB yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bangkalan.
