Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Program Belanja Online (BEJO) yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menuai pujian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemprov Jatim dinilai berhasil menerjemahkan dengan baik proses pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan, sekaligus mendorong peran serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, bahkan menyebut inovasi tersebut layak direplikasi oleh provinsi lainnya. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya penyimpangan atau fraud bisa diminimalisir.
BACA JUGA:
- KPK Tetapkan Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jatim Hormati Proses Hukum
- Khofifah Beberkan Langkah Jitu agar Calon Dokter Spesialis Terhindar dari Depresi
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Posko Siaga Musim Lebaran BPBD Jatim Berakhir Pukul 24.00 WIB Hari ini
“Harapan kami Program Jatim Bejo ini bisa direplikasi ke daerah lain. Ini adalah inovasi yang sebenarnya bisa melibatkan UKM. Dengan adanya Jatim Bejo produk UKM bisa diakses melalui daring,” ujarnya saat penyerahan penghargaan bagi para pelaku Jatim Bejo di Dyandra Convention Center, Surabaya, baru-baru ini.
“Dengan Jatim Bejo ini, jika terjadi fraud maka akan tercatat secara elektronik. Jadi transparan, cepat, mudah. Dengan transparan itu akuntabilitas terjaga, sehingga mampu mengecilkan perilaku fraud dalam pengadaan barang/jasa,” tuturnya menambahkan.
Jatim Bejo merupakan upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.
Seusai menyerahkan penghargaan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia yang terus meningkat. Bahkan, kata Khofifah, platform ini semakin populer digunakan pembeli saat ini, terutama dari kalangan pemerintah, dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Jatim, Program Jatim Bejo per 31 Oktober 2021 telah mengakomodir 1.578 penyedia dengan total produk yang telah tayang sebanyak 27.728 dan tersebar di 38 pemkab/pemko se-Jatim.
