Politikus senior Partai Demokrat itu berharap agar kucuran penyertaan modal kepada bank UMKM Jatim bisa mendongkrak ekonomi di Jatim. Pasalnya, selama pandemi Covid-19, sektor ekonomi banyak terkena dampak sehingga mengalami kemunduran. Kondisi itu sangat memukul masyarakat kelas menengah ke bawah, yang terdampak langsung terutama selama pelaksanaan PPKM darurat.
"Dengan adanya penambahan modal nanti juga bisa mendorong menumbuhkan sektor ekonomi kelas menengah ke bawah. Selama ini masyarakat kelas menengah lagi susah-susahnya untuk bergerak di sektor usaha karena dampak pandemi. Dengan adanya modal bisa memaksimalkan potensi itu dan bank UMKM seperti Bank Jatim," jelasnya.
Sementara itu Ketua Komisi C, Abdul Halim mendorong agar Pemprov Jatim memberikan politik anggaran kepada pemkab dan pemkot yang sampai sekarang belum menyertakan modalnya di Bank UMKM-BPR. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sehingga semua kota serta kabupaten yang ada bisa ikut memiliki keberadaan Bank UMKM-BPR.
"Dari data yang ada sampai saat ini ada 21 kota/kabupaten yang telah ikut penyertaan modal. Masih ada 17 kota/kabupaten yang belum ikut penyertaan modal. Padahal di 38 kota/kabupaten Bank UMKM-BPR telah memiliki kantor cabang," ujar kader muda NU itu.
