Ketua DPRD Tuban, H Mohammad Miyadi.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Tuban, H. Mohammad Miyadi menantang Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini untuk melakukan sidak di berbagai daerah agar mengetahui bobroknya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat.
"Silakan Bu Risma sidak juga ke daerah lain di Jawa Timur, jangan tebang pilih. Kalau Mensos datang ke daerah lain pasti bakal menemukan kasus serupa. Intinya jangan melihat dari kader mana saja, silakan dicek masing-masih daerah. Di situ pasti akan terlihat bobroknya," ujar Miyadi, Minggu (1/8).
BACA JUGA:
- Respons UU Desa Baru, DPRD Tuban Segera Bahas 3 Raperda Usulan PPDI
- DPRD Tuban Dorong Penguatan Gerakan Literasi, Soroti Minimnya Pemahaman Demokrasi Pelajar
- Jadi Pemateri di Unirow, Gaguk Sudarmo Ajak Pelajar Tuban Melek Demokrasi Sejak Bangku Sekolah
- Pemkab Tuban Raih WTP 11 Kali Beruntun, Ketua DPRD Minta Pemkab Pertahankan Tren Positif
Menurutnya, Mensos juga harus mengevaluasi pelaksanaan dan penyaluran bansos yang selama ini masih menggunakan data lama. Sehingga, kata Miyadi, penyaluran bansos masih ada yang tidak tepat sasaran. Misalnya, ada warga yang seharusnya tidak layak menerima bansos, namun ternyata mendapatkan bantuan. Sedangkan, warga yang semestinya dapat bansos, malah tidak dapat apa-apa.
"Data penerima bansos harus valid, baik mulai tingkat RT, desa, kecamatan. Karena selama ini masih banyak ditemukan persoalan," cetus Miyadi yang juga Ketua DPC PKB Tuban itu.
Padahal, lanjut Miyadi, bansos sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini.
Ia juga meminta agar pelaksana tugas di lapangan bekerja sesuai mekanisme dan prosedur, yakni juklak serta juknis yang ditetapkan.
"Jangan sampai penyaluran bansos ini justru menguntungkan kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang mengeruk keuntungan semata," bebernya. (wan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
