Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Muswil IX PPP Jatim di Hotel Novotel Samator, Surabaya. (foto: ist)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX pada 31 Mei-1 Juni 2021. Salah satu agenda utama muswil tersebut adalah Pemilihan Ketua DPW PPP Periode 2021-2026. Dalam pembukaan muswil itu, hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kehadiran Khofifah dalam Muswil PPP Jatim memang sebagai gubernur yang memiliki otoritas di Provinsi Jawa Timur. Namun, kehadiran Mantan Tokoh PPP ini juga bisa dimaknai sebagai dukungan simbolik kepada Ketua DPC PPP Jombang Mundjidah Wahab atau Bu Mun yang merupakan salah satu kandidat Ketua DPW PPP Jatim. Apalagi Bupati Jombang itu adalah Ketua PC Muslimat NU Jombang, sedangkan Khofifah Ketua Umum Muslimat NU.
"Bisa jadi dukungan secara simbolik. beliau (Khofifah) tentu akan lebih senang kalau kader Muslimat yang jadi. Bagaimanapun beliau masih berkepentingan dengan kontestasi politik 2024. Jika banyak kadernya menjadi ketua di parpol tentu akan memudahkan relasi kuasa politik beliau," urai Surokim Abdussalam, Pengamat Politik Surabaya Survey Center (SSC), Senin (31/5/2021).
Sejauh ini, nama Ketua DPC PPP Jombang Mundjidah Wahab terus menguat sebagai Calon Ketua DPW PPP Jatim. Dia didukung oleh sejumlah DPC PPP. Bupati Jombang itu dinilai bisa menjadi simbol NU di PPP, sehingga bisa mempersatukan potensi-potensi yang ada di NU untuk kembali ke PPP. Apalagi Mundjidah Wahab adalah putri K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Pendiri NU.
Sementara Musyaffa' Noer, Ketua DPW PPP Jatim incumbent posisinya sulit untuk bersaing dengan Mundjidah Wahab. Meski dia masih didukung sejumlah DPC, tetapi dia terganjal tatib yang membatasi ketua DPW dijabat dua periode. Sementara diskresi atau pengecualian yang bisa menjadi pintu bagi Musyaffa' menjadi calon ketua DPW ketiga kalinya sudah tertutup.
Dari informasi yang didapat, Pimpinan Harian DPP PPP sudah memutuskan tidak memberikan pengecualian kepada Ketua dan Sekretaris DPW PPP se-Indonesia untuk menduduki jabatan yang sama pada dewan pimpinan wilayah lebih dari dua periode.
Ketua Panitia Muswil PPP Jatim Abdul Rasyid mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan seluruh materi maupun ketentuan muswil agar berlangsung lancar. Agenda muswil ada 8 jadwal sidang paripurna acara dan termasuk tata tertib, LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) DPW PPP, PO Pemandangan Umum DPC se-Jatim atas LPJ, hingga Pemilihan Ketua DPW PPP Jatim.
"Paripurna ke-6 agendanya adalah pembahasan tata tertib cara pemilihan formatur sesuai dengan PO partai yang rujukannya AD/ART ketetapan muktamar ke-IX," jelas Rasyid.
Rasyid mengungkapkan, pemilihan ketua DPW menggunakan sistem formatur atau ahlul halli wal aqdi (ahwa) yang berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada seluruh peserta muswil untuk ditetapkan.
"Ahlul halli wal aqdi terdiri dari 7 unsur, 1 dari DPP, 1 dari DPW, 5 DPC. Formatur DPW diwakili Pak Musyafak (Ketua). Kemudian formatur menyusun pengurus harian dan majelis dalam waktu 20 hari. Ketua DPW ditetapkan oleh formatur ini," kata Rasyid yang juga Wakil Ketua DPW PPP Jatim tersebut. (mdr/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
