Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, Senin (29/3) bertempat di Gedung Pertemuan Valensia Resto dan Cafe.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Pasuruan menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, Senin (29/3) bertempat di Gedung Pertemuan Valensia Resto dan Cafe.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Dihadiri Ketua DPRD Kota Pasuruan, Wakil Wali Kota Pasuruan, Pj. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat se-Kota Pasuruan, PCNU Kota Pasuruan, Ketua Muhammadiyah Kota Pasuruan, serta sejumlah stakeholder.
BACA JUGA:
- Haul Mbah Slagah Dipadati Jamaah, Wakil Wali Kota Pasuruan: Menambah Keberkahan Bulan Syawal
- PLUT-KUMKM Diresmikan, Gus Ipul Harap Difungsikan Jadi Pengembangan Koperasi dan UMKM
- Ini Pesan Gus Ipul saat Acara Halal Bihalal bersama Jajaran ASN Pemkot Pasuruan
- Gus Ipul Salat Idulfitri 1445 H Bersama Warga Bugul Permai Kota Pasuruan
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul memaparkan 3 arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dan perlu diperhatikan bersama, yakni.
Arah kebijakan pembangunan
1. Program dan kegiatan direncanakan secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Artinya harus fokus terhadap tema tertentu. Holistik menyangkut penyelesaian masalah dari hulu ke hilir, Integratif antar berbagai urusan, kroyokan bersama, jangan ego sektoral, dan harus terkonekting secara spasial/ kewilayahan.
2. Seluruh program prioritas Kepala Daerah harus terbagi habis kepada OPD pelaksana, jangan sampai ada program prioritas yang tidak digarap. Janji-janji kepada masyarakat harus dapat semaksimal mungkin dipenuhi, melalui skala prioritas.
3. Mengutamakan program/kegiatan yang memiliki irisan dengan prioritas provinsi dan nasional. Ini bagian dari strategi mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi dan nasional.
4. Mengutamakan program/kegiatan untuk pemenuhan layanan dasar dan menambah pendapatan daerah, seperti misalnya pendidikan dan kesehatan. Standar pelayanan minimal yang dimandatkan kepada Pemerintah Daerah harus dipenuhi. Fokus kepada program-program yang mampu menghasilkan pendapatan daerah.
