Ilustrasi. foto: tempo.co
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Peristiwa penganiayaan yang dialami Jurnalis Tempo, Nurhadi, Sabtu (27/3/2021) kemarin merupakan serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili, serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika melalui keterangan tertulis.
BACA JUGA:
- Kasus Pengeroyokan Santri Hingga Tewas di Blitar, Ternyata Dianiaya 17 Orang
- Santri Asal Banyuwangi Ditemukan Tewas di Ponpes Kediri, Diduga Korban Penganiayaan
- Aniaya 2 Tetangganya, Pria di Surabaya ini Jadi Tersangka
- Gunakan Seragam Silat Kera Sakti, Pemuda di Surabaya Dikeroyok 15 Orang Diduga Anggota PSHT
Kekerasan yang menimpa Nurhadi terjadi ketika dia menjalankan penugasan dari Redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.
Penganiayaan terjadi ketika sejumlah pengawal Angin Prayitno Aji menuduh Nurhadi masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak Angin di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, 27 Maret 2021 malam.
Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai Wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, mereka tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya.
Tempo menilai kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan yakni pasal 170 KUHP Jo pasal 351 ayat 2 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan penganiayaan, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah seberat-beratnya 5 tahun 6 bulan penjara.
