Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan perangkat desa di Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan mereka lantaran tidak bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Padahal, penghasilan tetap (siltap) mereka sudah dipotong 1 persen setiap bulannya untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Hal tersebut diakui oleh Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan Sonhaji. Dirinya mempertanyakan ke pihak DPMD soal kartu BPJS Kesehatan yang tidak bisa diaktivasi, meski sudah membayar iuran melalui pemotongan siltap setiap bulannya.
BACA JUGA:
- Penyusunan Raperda Tempat Hiburan Harus Libatkan Banyak Pihak
- Kepuasan Masyarakat pada RSUD Bangil Turun, ini Saran Ketua Komisi IV
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
- Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
"Kita mempertanyakan kenapa kartu BPJS kok tidak bisa digunakan untuk berobat ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lain," jelasnya melalui aplikasi WhatsApp (WA).
Sementara Kabid Keuangan Desa DPMD Kabupaten Pasuruan Ismiarsih yang dikonfirmasi hal tersebut mengungkapkan kartu BPJS Kesehatan milik perangkat desa belum bisa digunakan karena anggaran yang disiapkan Pemkab Pasuruan sebesar Rp 6,887,85 miliar belum dibayarkan ke kantor BPJS Kesehatan. Lantaran, ada kesalahan nomor rekening.
Seharusnya dana tersebut masuk di rekening DPMD, faktanya anggarannya ada di OPD lain, yakni Badan Keuangan Daerah (BKD).
"Pihak DPMD sudah memfasilitasi antara pihak kantor BPJS dengan PPDI terkait salah rekening terkait masalah ini. Pada intinya, anggaran Rp 6,887,85 miliar sudah disiapkan oleh pemkab sesuai amanat Permendagri Nomor 119/2019 tentang penyetoran, pemotongan, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kades dan perangkat desa," ungkap Ismiarsih.
