Mustahal Rasyid, Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan meminta DPRD Bangkalan menyelesaikan lahan sekolah yang belum bersertifikat agar segera dialihkan menjadi aset pemerintah daerah. Terutama lahan sekolah yang selama ini bersengketa.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan, Mustahal Rasyid saat silaturahim ke Komisi D DPRD Bangkalan, Selasa (2/2/2021).
BACA JUGA:
- Memaknai Momentum Toron: Dari Aktualisasi hingga Tradisi
- Peroleh 7 Kursi DPRD, PDIP 'Pede' Usung Mahfud sebagai Cabup Bangkalan di Pilkada 2024
- PGRI Bangkalan Terima Aduan Kepala Sekolah yang Resah karena Didatangi LSM Mengaku Wartawan
- Ini Caleg yang Diprediksi Lolos Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Periode 2024-2029
Mustahal Rasyid menyampaikan, langkah ini menjadi salah satu cara Dewan Pendidikan Bangkalan untuk mengevaluasi permasalahan pendidikan di Bangkalan.
"Dengan adanya Dewan Pendidikan, maka pendidikan di Kabupaten Bangkalan harus lebih bermutu daripada sebelumnya," ujarnya.
Sementara itu saat diwawancarai wartawan usai pertemuan, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan bahwa usulan sertifikasi lahan sekolah yang disampaikan Dewan Pendidikan berdasarkan hasil temuan yang diadukan oleh masyarakat.
"Usulannya banyak, aset tanah baik itu SD dan SMP belum bersertifikat. Sehingga, ada beberapa problem di masyarakat yang menginginkan sekolah ditutup, karena merasa sekolah tersebut berdiri di tanah milik mereka," jelas Nur Hasan kepada wartawan.
Ditanya soal anggaran pembebasan lahan sekolah di tahun 2021, Nurhasan mengaku tidak mengetahui secara pasti besarannya.
"Hanya saja setiap tahun pasti ada anggaran untuk pembebasan lahan. Namun, belum dapat dipastikan sekolah mana atau kecamatan mana. Nanti akan kami evaluasi di triwulan pertama," pungkasnya. (ida/uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
