Menurutnya, goodwill dari pemkab juga dibutuhkan untuk menyelesaikan bencana tersebut. "Jangan sampai kekeringan tiba baru dropping air. Seharusnya jauh sebelumnya sudah melakukan langkah-langkah strategis terhadap pencegahan krisis kekeringan dan air bersih," katanya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang bermitra Kementerian PUPR, Syafiuddin berjanji akan memperjuangkan infrastruktur pembangunan sarana air bersih untuk mengatasi kekeringan, misalnya melalui embung.
Namun, ia juga meminta eksekutif dapat berkolaborasi dengan DPRD provinsi dan pusat. "Karena APBD Bangkalan tidak akan cukup mampu menyelesaikan krisis yang sudah klasik. Mengingat anggaran tersebut (untuk bencana, red) minim, hanya 1 miliar alokasi anggaran di BPBD," ujarnya.
Selain itu, ia berharap Pemkab Bangkalan dapat bekerja sama dengan Penguruan Tinggi seperti UTM, ITS, dan ITB. "Agar program pembangunan setiap tahunnya tidak copy paste saja, Pemkab Bangkalan harus inovatif," harap politikus PKB ini.
