Dia menjelaskan, ada empat hal yang menjadi evaluasi KPM. Pertama, BPWS sebagai badan pelaksana belum mampu bergandengan mesra dengan empat pemimpin kepala daerah di Madura. Lemahnya harmonisasi dengan eksekutif menjadi akar tidak maksimalnya rencana kerja prioritas Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS).
Kedua, transparansi BPWS yang setengah hati, kurangnya keterbukaan pelaksanaan program kegiatan, serta lemahnya sinergitas. "Seharusnya sejak awal kegiatan sudah dibangun duduk bareng sampai selesai, jangan sampai hanya disodorkan di akhirnya. Artinya, sejak perencanaan sampai eksekusi harus duduk satu meja," ujarnya.
"Sebut saja proyek Tanean Lanjang Suramadu yang menghabiskan dana Rp800 miliar. Sampai saat ini belum memberikan sentuhan kesejahteraan bagi masyarakat Bangkalan khususnya. Sejak selesai akhir 2019, hanya kios-kios yang berdiri, tidak memberikan dampak apa-apa. Naifnya, anggaran perawatan yang keluar," ungkapnya.
Ketiga, di struktur organisasi seharusnya ada perwakilan dari empat kabupaten yang mewakili duduk di BP BPWS, di mana keterlibatan tokoh Madura yang paham tentang wilayah Madura. "Harusnya ada yang mewakili, bukan hanya duduk di dewan pengarah," jelasnya.
