Ratusan Massa FPI Sumenep Gelar Aksi Tolak RUU HIP

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Pro dan kontra terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) semakin menyulut emosi masyarakat. Ideologi yang digagas dan disusulkan oleh DPR RI dari Fraksi PDIP ini menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah.

Hari ini, Jumat (10/7/20) di Kabupaten Sumenep terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran menolak RUU HIP. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Front Pembela Islam (FPI) Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan kantor dewan setempat.

Aksi unjuk rasa penolakan terhadap RUU HIP dilakukan karena hasil audiensi di gedung DPRD Sumenep pada Rabu (1/7/20) lalu tak membuahkan hasil alias tidak respons. Akibatnya, ribuan massa FPI turun ke jalan meminta kejelasan dan ketegasan para wakil rakyat agar menyampaikan tuntutannya ke DPR pusat.

Sang orator DPW FPI Sumenep KH. Jurjis Muzammil mengungkapkan, bahwa di dalam RUU HIP itu terdapat muatan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan, serta ekasila gotong-royong. "RUU HIP ini menggerogoti tubuh NKRI dan mengkhianati cita-cita luhur para pendiri bangsa. Untuk itu harus kita tolak," ujarnya di depan ratusan massa.

KH Jurjis Muzammil menegaskan, pihaknya menolak keras RUU HIP karena ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, yang tidak menyertakan TAP MPRS tentang pembubaran PKI dalam draf RUU tersebut.

Jurjis menilai paham-paham semacam ini sangat berbahaya. Ia menegaskan, Pancasila harus dilindungi. Untuk itu pihaknya berpesan agar ke depan tidak memilih pemimpin-pemimpin yang diusung partai komunis.

"Jika RUU yang kontroversi ini diterapkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kekacauan dan keresahan di masyarakat, terutama bagi umat Islam. Kami berjuang untuk umat, aksi ini adalah kelanjutan dari audiensi kami yang kemarin, Alhamdulillah, hari ini kami mendapat bukti kalau semua tuntutan kami telah sampai ke DPR RI," paparnya.

Sementara, Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir menyambut kedatangan mereka dan menyatakan bahwa semua fraksi di DPRD setuju dengan semua tuntutan yang diajukan FPI. "Di sini ada 7 fraksi dan semuanya menandatangi surat tuntutan FPI serta sepakat menolak RUU HIP," tegasnya.

Hamid berharap FPI Sumenep juga ikut menjaga kondusivitas dan ketertiban. Sbab semua tuntutannya telah dipenuhi. "Kami selalu menyambut baik kedatangan masyarakat, lebih-lebih saudara kami seiman, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi barokah," pungkasnya. (aln/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News