Ia menuturkan, fokus alokasi anggaran hasil refocusing pertama untuk penanganan kesehatan senilai Rp 46.264.717.381 dari 23 OPD penanganan dampak ekonomi Rp 300 juta dari DKUPP; sedangkan jaring pengaman sosial Rp 250.195.300 dari Dinsos PPPA. Sementara hasil refocusing kedua total senilai Rp 31.944.637.098 dialokasikan pada Belanja Tak Terduga (BTT).
"Rinciannya, dana penanganan kesehatan Rp 9.705.387.098 untuk pencegahan, penanganan dan pendeteksian COVID 19; pengadaan APD, alat kesehatan dan sewa homestay untuk karantina. Untuk penanganan dampak ekonomi Rp 4 M digunakan untuk operasi pasar dan stimulus UMKM. Jaring pengaman sosial ada anggaran senilai Rp 18.239.250.000 untuk 20 ribu paket sembako," tuturnya.
Saat ini, lanjut Habib Hadi, penanganan langsung di lapangan antara lain mendirikan posko pencegahan dan penanganan COVID 19 di rumah dinas wali kota; kesiapan tenaga medis dan lapangan (14 dokter spesialis, 20 dokter umum, 35 paramedis, 87 surveilans dan 480 personil lapangan); ada tujuh titik pantau/check point (stasiun, terminal, tapal batas timur, barat dan selatan, exit tol dan PPP Mayangan).
"Penanganan darurat COVID-19 pemerintah kota telah melakukan penyemprotan disinfektan, tempat cuci tangan, surveilans dan tracking kelompok berisiko, pemantauan karantina mandiri, dan rapid test. Pemkot juga menyediakan ruang penanganan pasien berupa 23 ruang isolasi di RSUD, 18 ruang di puskesmas, 4 tempat karantina petugas dan 2 tempat karantina pemudik," lanjutnya.
