Pimpinan Komisi E DPRD Jatim Sarankan Opsi Lockdown

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Upaya pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown di tengah merebaknya virus Covid-19, dianggap terlalu membahayakan. Karena itu, pimpinan Komisi E (Kesra) DPRD Jatim menyarankan penerapan opsi lockdown kepada pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Mengingat, Corona merupakan virus yang sangat berbahaya bagi orang yang tidak mempunyai kekebalan tubuh yang prima, terutama bagi orang lanjut usia dan orang dewasa yang mempunyai riwayat penyakit.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono. Ia khawatir jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan lockdown untuk memprioritaskan penangan penyebaran Corona, maka virus tersebut akan semakin masif.

"Harus ada tindakan tegas dari aparat dengan lockdown. Keadaan ini sangat membahayakan, karena masyarakat masih berhubungan satu sama lain, terutama di lingkungan kerja, sehingga kalau salah satu ada yang kena. Maka, teman kerja lainnya akan tertular dan akan terbawa ke daerah di mana pekerja tersebut tinggal. Keadaan akan semakin parah dan menyebar luas," tutur Artono, lewat keterangan tertulisnya, Rabu (25/3).

Politikus senior PKS ini mengakui kebijakan lockdown tersebut memang membutuhkan biaya mahal, karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Karena itu, pemerintah harus mem-backup dengan memberi subsidi tunai lewat dana APBN/APBD yang notabene adalah uang rakyat.

Selain itu, menurut politikus berlatar pengusaha ini, Pemprov Jatim harus mengutamakan rapid tes Covid-19 kepada dokter, perawat, dan tenaga medis, termasuk keluarga mereka. Karena mereka lah yang sekarang ini berjuang untuk membantu masyarakat yang sudah ODP, PDP maupun yang terjangkit.

"Mudah-mudahan mereka sebagai garda terdepan mendapat perlindungan dari Allah SWT," tandasnya.

Terkait dengan rumah sakit rujukan bagi penderita Corona, pihaknya berharap Pemprov Jatim melakukan penambahan. Mengingat jumlah rumah sakit rujukan yang disediakan Pemprov Jatim sudah overload.

"Agar tidak bercampur dengan pasien biasa, hendaknya Pemprov Jatim menggunanakan aset miliknya yang sudah memiliki kamar-kamar, seperti hotel yang ditangani oleh BUMD milik pemprov dan gedung pelatihan yang ada di Pandaan milik pemprov juga," katanya.

"Prinsipnya pemerintah harus mengerahkan seluruh fasilitas dan sumber daya yang dimiliki untuk pengendalian wabah Covid-19 di Jawa Timur," pungkas Artono. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News