Puluhan warga saat demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan menuntut penghapusan parkir berlangganan.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Aspirasi Masyarakat Madura (Fara) mengadakan aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Selasa (28/01/20). Tuntutan mereka, meminta parkir berlangganan dihapus.
Sebab, layanan parkir berlangganan yang diterapkan di Kabupaten Pamekasandinilai tak efektif, lantaran masih banyak pemilik kendaraan ditarik pungutan saat parkir di tepi jalan umum.
Menurut Arnan salah satu korlap aksi, biaya parkir berlangganan yang harus dibayar bersamaan dengan pajak kendaraan tahunan di kantor bersama Samsat Pamekasan hanya membebani masyarakat, khususnya pemilik kendaraan.
"Apa gunanya membayar parkir berlangganan, jika saat parkir dalam kota saja masih dipungut biaya tertentu?," cetus Arman.
Ia meminta agar tata kelola parkir yang sudah diatur oleh Perda nomer 06 tahun 2010 tersebut diperbaiki, bahkan dicabut. "Kalau perlu retribusi parkir seperti di rumah sakit umum, pasar Kolpajung, dan yang lainnya harus diberhentikan atau digratiskan, karena masyarakat sudah bayar tiap tahun," tuntutnya.
Moh. Sahur, Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan yang menemui para pendemo mengatakan, akan mempelajari kembali Perda terkait parkir berlangganan yang dikeluhkan massa.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan Ajib Abdullah menegaskan bahwa warga berhak dan boleh menolak jika ada juru parkir yang masih melakukan pungutan di lapangan.
Ia berjanji akan memberikan sanksi bila ada petugas parkir yang masih meminta uang parkir. "Kalau ditemukan ada petugas kami yang minta, laporkan kepada kami, akan kami bina, bahkan jika perlu akan kami berhentikan," tegas Ajib.
Usai Kepala Dinas Perhubungan melontarkan janjinya, peserta demo kemudian bubar dengan tertib dikawal oleh pihak kepolisian. (err/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
