Gubernur Khofifah Minta Penggunaan DIPA Tak Hanya 'Sent' Tapi Harus 'Delivered'

Gubernur Khofifah Minta Penggunaan DIPA Tak Hanya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Menyukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2020 di Convex Grand City Surabaya, Jumat (22/11).

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada bupati/wali kota dalam menggunakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) harus bisa tersampaikan kepada penerima manfaat. Ia meminta seluruh pihak tak hanya melakukan 'sent' program, tapi juga memastikan program 'delivered' pada masyarakat. Seperti beberapa kali disampaikan oleh Presiden.

Pesan itu disampaikan Gubernur Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2020 di Convex Grand City Surabaya, Jumat (22/11).

“Pastikan DIPA maupun dana desa sampai pada penerima manfaat. Tidak hanya terkirim, tetapi sampai kepada penerima manfaat. Diumpamakan jika kita mengirim pesan WA (whatsapp) bukan hanya 'sent' saja tapi harus 'delivered' pada penerima sebagaimana pesan pak Presiden,” ujar Khofifah.

Dikatakannya, penyerahan DIPA kepada bupati/wali kota ini juga disertai transfer alokasi dana yang harus sampai ke desa, total DAK dan alokasi dana transfer daerah dan desa se Jatim jumlahnya mencapai Rp. 79,31 triliun.

Penyerahan DIPA ini diberikan guna menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045.

Ada lima program prioritas Presiden Jokowi yang ditekankan dalam lima tahun ke depan. Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Pada posisi ini, tentu kita berharap sesuai juga pesan Bapak Presiden. Segerakan proses penyiapan semuanya termasuk yang harus lelang. Silakan segera dilakukan lelang. Jangan di akhir-akhir tahun anggaran kemudian masih ada anggaran yang belum teserap karena proses lelangnya yang belum selesai,” papar orang nomor satu di Jatim sambil menjelaskan penyerahan DIPA ini melanjutkan penyerahan DIPA yang dilakukan di pusat pada tanggal 14 November yang lalu.

Karena itu, jelas Mantan Mensos di era Presiden Jokowi, rakor ini merupakan sarana dalam membangun sinergitas sekaligus bisa membreakdown program prioritas nasional yang disampaikan Presiden RI Jokowi dalam Rakornas di Sentul Bogor, Rabu (13/11) lalu. Masing-masing daerah diharapkan ada tindak lanjut dari rakornas tersebut.

“Ini penting untuk memberseiringkan antara seluruh program nasional dengan program yang dimiliki provinsi, maupun kabupaten/kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Agar seluruh program nyambung dari pemerintah pusat sampai desa,” pungkasnya.

Jatim Siap Wujudkan Indonesia Maju 2045

Lebih lanjut disampaikannya, Jatim siap mewujudkan Indonesia Maju 2045. Karena itu Jatim ingin menjadi kontributor yang mendahului provinsi lain dalam penyelenggaraan Rakor tingkat provinsi Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju. Dengan demikian bisa terintegrasi dalam memahami lima program prioritas nasional menuju Indonesia Maju 2045.

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO