Minggu, 31 Mei 2020 16:15

Kerja 6 Bulan Dikasih Rp 500 Ribu, Tim Penyusun PPKD Tolak Honor Pemkab Pasuruan

Selasa, 20 Agustus 2019 22:55 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Ahmad Fuad
Kerja 6 Bulan Dikasih Rp 500 Ribu, Tim Penyusun PPKD Tolak Honor Pemkab Pasuruan
Keterangan SK Bupati terkait Honorer.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Merasa diperlakukan tidak manusiawi, lima orang seniman dan budayawan yang masuk dalam Tim Penyusun PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) sesuai SK bupati, menolak pemberian honor Rp 500 ribu oleh Disparbud Kab. Pasuruan.

PPKD adalah dokumen tentang strategi kebudayaan daerah, dan Kabupaten Pasuruan adalah salah satu kabupaten yang terlambat menyusun PPKD. Atas desakan Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kab. Pasuruan (DK3P) akhirnya PPKD disusun.

Terkait dengan hal itu dan sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Tim PPKD bekerja sesuai SK kepala daerah dalam hal ini Bupati Pasuruan. Adapun tim penyusun PPKD Pasuruan bekerja selama 6 bulan untuk merumuskannya.

Sejak awal disosialisasikan, kesan tidak serius sudah diperlihatkan oleh Kepala Disparbud Pasuruan yang menanggapi dengan ogah-ogahan. Hal itu disampaikan Ki Bagong Sabdo Sinukarto, Ketua DK3P.

"Dari awal saya sudah melihat ketidakseriusan Pemkab Pasuruan dalam penyusunan PPKD. Terlihat dari sikap kepala dinas yang tidak responsif," ungkap Bagong kepada BANGSAONLINE.com via WhatsApp, Selasa (20/8).

Padahal sanksi dari daerah yang tidak menyusun PPKD adalah tidak akan menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Kebudayaan. "Kalo sampai tidak mendapat DAK Kebudayaan, jelas seniman yang paling dirugikan." papar Bagong.

Pada 1 Mei 2019 kemarin, Bupati Pasuruan mengeluarkan SK pembentukan Tim PPKD yang bekerja maksimal sampai 1 September 2019. Hari ini, tugas menyusun PPKD sudah selesai. Masalah timbul ketika masing-masing anggota tim hanya diberi honor senilai Rp 500 ribu selama 6 bulan bekerja.

"Ini bukti kalo pemerintah tidak serius dalam upaya pemajuan kebudayaan. PPKD yang merupakan dokumen terkait strategi kebudayaan daerah, tidak diberi alokasi anggaran memadai," tegas Bagong.

Bagong, yang pertama melakukan penolak pemberian honor dan diikuti oleh beberapa seniman lain yang ada dalam Tim PPKD. "Ini bukti ketidakseriusan pemerintah yang memandang kebudayaan dengan sebelah mata," tudingnya.

Bagong berharap Pemkab Pasuruan bisa seperti daerah lain terkait anggaran penyusunan PPKD. "Kan dinas se-Jatim sering kumpul komunikasi. Mbok tanyao lah berapa anggarannya penyusunan PPKD," pungkasnya. (afa/ian)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Sabtu, 23 Mei 2020 12:36 WIB
Oleh: Firman Syah AliSaat ini gelar Habib sedang populer di Indonesia karena beberapa peristiwa. Diantaranya Insiden Habib Umar Abdullah Assegaf Bangil dengan mobil sedan mewah Nopol N 1 B diduga melanggar peraturan pemerintah tentang pembatasan sosi...
Selasa, 26 Mei 2020 23:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*22. Sayaquuluuna tsalaatsatun raabi’uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab’atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum...
Rabu, 13 Mei 2020 11:23 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <&...