Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan saat acara Penyerahan Penghargaan Anugerah Pewarta Warga (APW) Jawa Timur Tahun 2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjalankan dua peran yaitu sebagai filter dan jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat baik yang bersifat top down maupun bottom up. Peran sebagai filter ini didasarkan hasil survei dari Centre for International Governance Innovation (CIGI) IPSOS, bahwa sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia masih percaya hoax.
“Di sinilah peran KIM dibutuhkan menjadi filter atau penyaring informasi di masyarakat,” kata Khofifah, sapaan lekat Gubernur Jatim saat acara Penyerahan Penghargaan Anugerah Pewarta Warga (APW) Jawa Timur Tahun 2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (31/7).
BACA JUGA:
- KPK Tetapkan Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Pj Gubernur Jatim Hormati Proses Hukum
- Khofifah Beberkan Langkah Jitu agar Calon Dokter Spesialis Terhindar dari Depresi
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Posko Siaga Musim Lebaran BPBD Jatim Berakhir Pukul 24.00 WIB Hari ini
Selain sebagai filter, menurutnya KIM juga diperlukan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat yang bersifat top down maupun bottom up. Dari sisi top down mereka bisa menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Misal soal jalan rusak. Ketika yang rusak adalah jalan nasional, masyarakat yang tidak tahu pasti meminta pemerintah kab/kota yang memperbaiki. Padahal regulasinya tidak seperti itu, karena itu kan jalan nasional. KIM bisa membantu kami menjelaskan pada masyarakat,” katanya.
Kemudian yang bersifat bottom up, KIM mampu menjadi penyalur aspirasi atau masukan dari masyarakat kepada pemerintah. Langkah ini mewujudkan pola komunikasi dua arah atau two way traffic communication dengan obyektivitas dan kredibilitas yang terjaga.
“Saya sering menerima masukan dari masyarakat. Sisi positifnya informasi tersebut menjadi lebih cepat kami respons, namun yang jadi masalah kalau informasi tersebut tidak kredibel jadi destruktif. Di sini lah peran KIM menyaring informasi tersebut,” katanya.
Menurutnya, masukan atau informasi yang diterima dari masyarakat bisa menjadi feedback atau umpan balik dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Terkadang walaupun kebijakan tersebut baik, belum tentu diterima baik oleh masyarakat. Untuk itu masukan tersebut mampu menjadi kritik, respons, dan evaluasi untuk berbenah lebih baik ke depan.
