Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun ke lapangan sebelum memimpin rakorsus tentang standar kualitas dan sustainability produk garam industri di wilayah Madura, di Pemkab Sampang, Senin (22/7). foto: IST/ TRISNADI MARIDJAN/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons keluhan para petani garam di Pulau Madura lantaran anjloknya harga garam saat panen hingga hanya dihargai Rp 300 per kilogram. Sikap serius itu ditunjukkan Khofifah dengan datang langsung ke Sampang, Madura untuk melihat masalah secara langsung di lapangan.
Di Sampang, Khofifah menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) yang membahas standar kualitas dan sustainability produk garam industri di wilayah Madura dengan mengundang stakeholder dari Pemerintahan Provinsi, Bupati se-Madura dan juga akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
BACA JUGA:
- Bertemu Dubes Thailand, Khofifah Bahas Peningkatan Kerja Sama di Sejumlah Sektor
- Adhy Harap Kepala BI Jatim yang Baru Bisa Perkuat Kolaborasi Pertumbuhan dan Digitalisasi Ekonomi
- Hadiri HUT ke-64 Kaisar Jepang, Pj. Gubernur Adhy Dorong Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor
- Jelang Ramadan, Pj Gubernur Jatim Sidak Pasar, Beberapa Komoditas Bapok Alami Kenaikan Harga
Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini juga mengundang para petani serta PT Garam untuk mengikuti rapat demi mendapatkan jalan keluar terbaik terkait masalah anjloknya harga garam petani di Madura yang kerap terjadi di saat musim panen.
Hasil dari ratas tersebut, ada dua solusi strategis yang dihasilkan. Pertama, Khofifah menyebut bahwa pihaknya memiliki sejumlah solusi strategis jangka panjang. Yaitu mengubah regulasi untuk PT Garam. Agar PT Garam bisa menjadi stabilisator harga garam sekaligus buffer stock garam nasional.
"Selama sebulan ini ada aspirasi yang berkembang. Tidak hanya di Jatim, tapi di semua daerah penghasil garam. Bahwa harga garam mengalami penurunan drastis, yang membuat BEP produsen garam tidak terpenuhi," urai Khofifah usai rakorsus, Senin (22/7).
Sehingga dari pembahasan strategis yang dilakukan, wanita yang juga mantan Menteri Sosial itu menegaskan bahwa ada sejumlah hal yang harus dilakukan.
"Kita berharap ada regulasi yang diubah. Pertama PT Garam bisa menjadi stabilisator garam dan buffer stock (penyangga stok) garam. Sehingga harus ada penunjukan khusus dari Menteri BUMN atau Menteri Keuangan untuk menunjuk PT Garam sebagai penyangga stok garam nasional dan stabilisator harga," tandas Khofifah.
Tidak hanya itu, dari ratas tersebut juga didapatkan kesimpulan bahwa atas rekomendasi asosiasi petani garam, yang menyatakan bahwa saat ini dibutuhkan harga dasar atau Harga Pokok Penjualan (HPP) khusus garam. Dengan harapan adanya HPP bisa menjadi alat proteksi petani garam saat terjadi over supply dan tidak terjadi penurunan harga garam secara drastis.
