Bupati Fadeli bersama Wabup Kartika dan narasumber saat FGD membahas program kemiskinan.
Menurut Teguh Pramono, garis kemiskinan Provinsi Jawa Timur saat ini berada pada Rp 373.574. Angka ini berarti, seseorang dikatakan miskin saat pengeluaraannya berada di bawah Rp 373.574 per bulan.
Angka kemiskinan di Lamongan, seperti disampaikan Teguh, masih berada di zona kuning. Sementara di Jawa Timur terdapat beberapa kabupaten yang angka kemiskinannya dalam zona merah, salah satunya tetangga Lamongan.
Sedangkan menurut Bagong Suyanto, jika didasarkan pada aksioma ekonomi, saat pertumbuhan ekonomi meningkat, maka seharusnya kemiskinan turun dan akan menurunkan angka pengangguran.
Bagong mengungkapkan sejumlah hipotesisnya, mengapa hal tersebut tidak berlaku di Kabupaten Lamongan. Salah satunya menurut Bagong bisa saja sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang tumbuh hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan tidak mengalir ke bawah.
Sedangkan hipotesis kedua, bisa jadi ada unsur politik yang berperan. Sehingga program kemiskinan tidak tepat sasaran, karena hanya mengandalkan program populis. Dia merujuk program populis itu seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar serta penggratisan tol Suramadu.
“Digratiskannya tol Suramadu bukannya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Madura, namun sebaliknya. Masyarakat Madura sekarang lebih sering belanja ke Surabaya, sehingga perputaran uang tidak terjadi di Madura, tapi malah tersedot ke Surabaya,” katanya memberi contoh.
Bagong menyarankan untuk membantu warga miskin dengan program pemberdayaan, di bidang yang biasa mereka geluti. Sehingga warga miskin yang selama ini memang tidak berdaya, tidak perlu bersaing dengan pemilik modal. (qom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
