Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Banyaknya ruang dan gedung sekolah negeri yang rusak di Kabupaten Gresik kembali disorot oleh DPRD setempat. Terlebih, hingga saat ini Pemkab Gresik belum memiliki gedung sekolah yang layak dan representatif.
"Kami meminta Bupati Gresik mulai berpikir untuk membangun gedung sekolah yang layak dan representatif," ujar Ketua Komisi IV Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (13/4).
BACA JUGA:
Untuk mewujudkan hal tersebut, Huda menyarankan agar Pemkab melakukan secara bertahap. "Misalnya kalau tahun 2018 ini Pemkab baru mampu menuntaskan satu gedung sekolah A, maka gedung itu harus dibangun tuntas dan benar-benar layak. Nah, tahun berikutnya bangun gedung sekolah lagi di tempat lain yang juga layak dan representatif begitu seterusnya," papar Sekretaris DPC PPP Gresik ini.
Huda mengungkapkan jika sejumlah kabupaten/kota di Jatim sudah mulai pola pembangunan gedung sekolah dengan model seperti itu. "Di Mojokerto pola-pola pembangunan seperti itu sudah dilakukan. Gresik seharusnya bisa mencontoh pola yang baik itu," paparnya.
Huda memaparkan jika hingga tahun 2018 ini di Kabupaten Gresik masih ada ribuan ruang dan gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Dia merinci sebanyak 390 gedung sekolah rusak parah (berat), 530 rusak ringan, dan 1.010 rusak ringan.
"Dari sekian ribu ruang kelas dan gedung sekolah yang rusak baru sekian persen tersentuh perbaikan," jlentreh politikus asal Manyar ini.
Dalam kesempatan ini, Huda juga mengkritik kebijakan Pemkab yang terkesan diskriminasi dalam perbaikan sarana pendidikan. "Ada sekolah tertentu secara terus-terusan mendapatkan perbaikan. Sementara ada yang tidak sama sekali, padahal kondisinya rusak. Jangan sampai fakta memilukan ini terjadi," harapnya.
"Banyak orangtua yang merasa was-was melihat fakta anak mereka belajar menempati ruang kelas tak layak, seperti plafon yang hampir ambrol," katanya.
Untuk itu, Huda meminta agar Komisi IV menyikapi serius kondisi ini melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2018. "Komisi IV akan perjuangkan agar bangunan-bangunan sekolah yang tak layak pakai jadi prioritas dalam pengalokasian anggaran untuk perbaikan," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
