KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Debat publik yang diselenggarakan KPU Kota Malang, Sabtu (7/4) mendatang diprediksi tidak greget. Pasalnya, paslon nomor urut 2 Anton-Syamsul bertekad tidak hadir.
Ketua Timses Anton-Syamsul Arif Wahyudi menilai jika debat tersebut tidak adil karena terkesan dipaksakan. "Mengingat hanya wakil kami yang maju, sementara calonnya (Anton) tidak bisa hadir karena tertimpa permasalahan hukum. Bukan debat paslon itu namanya," jelas Arif. "Kami anggap, KPU menabrak aturannya sendiri, karena di dalamnya tidak diatur," imbuhnya.
Lain halnya dengan sikap tim paslon nomor urut 1, Dito Arif memastikan jika wakilnya sudah siap. "Insya Allah Kami persiapkan sebaik mungkin untuk performance Sam Wanedi," tuturnya.
Sedangkan dari tim Sae paslon nomer urut 3, Anang Fathoni menyampaikan bahwa ia siap mengikuti aturan dan keputusan KPU.
Sementara Ashari Husain, Komisioner KPU Kota Malang bidang logistik dan sosialisasi menandaskan jika penetapan hari dan tanggal debat sudah dikonsultasikan ke KPU Provinsi beberapa waktu lalu. "Hasilnya tetap sama seperti semula," tandasnya.
Ia menegaskan, bagi paslon yang merasa keberatan atas keputusan KPU Provinsi adalah hak mereka. "Katanya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Namun debat publik tetap jalan terus, sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2017, tentang metode kampanye," tegasnya.
Pada debat paslon nanti, kata Ashari, paslon yang tidak bisa hadir lengkap, tidak diberikan sanksi. "Karena dua paslon nomor urut 1 dan 2, saat ini lagi tersangkut permasalahan hukum di KPK," ucapnya.
Sehingga KPU turut berupaya menyurati KPK RI, apakah nantinya diizinkan mengikuti debat publik atau tidak. "Bagi dua cawali yang ditahan KPK, semua keputusan di tangan KPK," pungkas Ashari, via sambungan ponselnya, Rabu (4/4). (iwa/thu/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
