“Kita beri penerangan hukum pada lingkungan instansi pemerintah serta diskusi untuk mengidentifikasi masalah dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Dari awal sampai akhir kita juga kasih pendampingan hukum, koordinasi di tingkat pusat dengan aparat pengawasan intern pemerintah. Ditambah monitoring dan evaluasi pekerjaan program pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa, serta melaksanakan GAKKUM ketika menemukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan Negara,” jabar Lubis.
Senada dengan Lubis, Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata, dalam sambutannya juga menggarisbawahi pendampingan sebagai kata kunci utama dalam setiap komitmen entitasnya.
“Komitmen kami adalah pendampingan pada tiap program yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang direnakan pemerintah daerah. Contohnya kita sudah mendampingi kegiatan Dana Desa (DD) juga Saber Pungli. Kami sepakat bahwa pengawalan akan kami lakukan sampai kahir dengan koordinasi dan kerjasama,” kata Leo.
