Ratusan Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jatim. Mereka menuntut penetapan UMK melalui survey KHL. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bersamaan dengan peringatan hari Pahlawan, ratusan buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam wadah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim menggelar aksi di depan kantor DPRD Jatim, jalan Indrapura Surabaya. Dalam aksinya, mereka menuntut agar Pemprov Jatim tidak melanggengkan upah murah.
Aksi ini sengaja dilakukan jelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim tahun 2018. Pasalnya, Pergub penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim pada awal November lalu sebesar Rp 1,5 juta dinilai tidak sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Perda No.8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan sehingga terlalu rendah dan jauh dari harapan masyarakat.
"UMP Jatim 2018 itu tiga terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia. Padahal pertumbuhan ekonomi Jatim kedua terbesar setelah Provinsi DKI Jakarta. Kalau masalah upah dibiarkan berlarut-larut, persoalan disparitas dan kemiskinan di Jatim tak akan pernah bisa diselesaikan," ujar Jazuli koordinator KSPI Jatim, Jumat (10/11).
Ia berharap DPRD Jatim ikut mengawasi dan mengontrol proses penetapan UMK 2018. Sebab berdasarkan Perda usulan, UMK harus sesuai dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun faktanya, bupati dan wali kota justru menggunakan PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Kami mendesak gubernur supaya mengembalikan usulan UMK dari bupati/wali kota yang tak menggunakan survei KHL. Dan tidak mengembalikan usulan yang sudah berdasarkan hasil survei KHL," tegas Jazuli.
Massa aksi sedianya juga ingin mendapat penjelasan langsung dari Gubernur Jatim yang kebetulan sedang menghadiri sidang paripurna membahas Perda R-APBD Jatim 2018. Tak ayal, massa aksi juga sempat menutup seluruh akses pintu keluar dari DPRD Jatim dengan harapan orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim tak bisa meninggalkan kantor DPRD sebelum menemui buruh.
Namun, aparat kepolisian dan Satpol PP di lingkungan DPRD Jatim lebih jeli dan bisa mengelabui massa aksi sehingga Gubernur Jatim bisa keluar kantor DPRD Jatim menggunakan mobil lain. Kecewa tak ditemui Gubernur, massa buruh berniat menginap di depan kantor DPRD Jatim.
Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, Ketua Komisi E DPRD Jatim bersama beberapa anggota dan Kadisnakertrans Jatim akhirnya menemui perwakilan massa aksi. Dalam pertemuan tersebut akhirnya dicapai kesepakatan bahwa Gubernur Jatim tidak akan mengeluarkan keputusan UMK tahun 2018 sebelum ada pertemuan dengan DPRD Jatim.
