Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDI Perjuangan.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Nama Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat masuk dalam nominasi calon kepala daerah Provinsi Jawa Timur. Apalagi politikus yang akrab disapa Djarot itu akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober mendatang, atau di hari yang sama dengan pengumuman Cagub dan Cawagub Jatim oleh DPP PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengakui nama Djarot masuk dalam catatan DPP sebagai figur yang dipertimbangkan untuk direkom sebagai Cagub atau Cawagub Jatim. Terlebih, Djarot pernah menjadi kepala daerah di Jawa Timur dan sukses memimpin Kota Blitar selama dua periode. Hasto juga mengakui ada tradisi PDI Perjuangan merekom kepala daerah yang sedang berkuasa atau baru selesai berkuasa, selama yang bersangkutan juga dikehendaki rakyat.
"Pak Djarot masuk dalam catatan kami, peluangnya sama dengan kandidat lain yang selama ini lebih dulu ramai di media," terang Hasto, sebelum membuka bimtek anggota Fraksi PDI Perjuangan se-Jatim, Senin (9/10).
Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) ini menegaskan, dalam menentukan calon kepala daerah situasinya sangat dinamis. Karena itu semua kandidat punya peluang yang sama. Tidak ada kepastian selama rekom itu belum diumumkan atau ditandatangani.
Ia bahkan mengatakan semuanya masih bisa berubah, termasuk posisi Saifullah Yusuf yang selama ini dianggap sebagai kandidat kuat untuk mendapatkan rekom dari PDI Perjuangan. Sebab itu, bisa saja rekomnya tidak ke Gus Ipul. Semuanya bergantung keputusan DPP, dalam hal ini ketua umum Megawati Soekarnoputri.
"Semuanya punya peluang yang sama di PDI Perjuangan. Ini prosesnya sangat dinamis. Kepastiannya ada di tangan ketua umum, Bu Mega. Mari kita tunggu saja pengumumannya tanggal 15 Oktober nanti," imbuh Hasto.
Hasto mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum konsolidasi bagi partai politik untuk menggerakkan seuruh elemen kepartaian partai yang dimiliki untuk memenangkan pasangan calon yang diusung menggunakan strategi gotong-royong.
Sayangnya, kata Hasto, hasil Pilkada seringkali tidak liner dengan hasil yang diharapkan partai politik saat menghadapi pemilihan umum (Pileg). Salah satu penyebabnya adalah karena pasangan Cakada dan Cawakada yang diusung partai bukan berasal dari kader partai sendiri.
