Pakde Karwo Gelar Halbi 3 Kloter pada 4 Juli Mendatang

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo bersama Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf akan menyelenggarakan halal bi halal (halbi) Idul Fitri 1438 H bersama berbagai komponen di Jatim. Rencananya, halbi akan digelar pada Selasa tanggal 4 Juli 2017, bertempat di halaman Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Benny Sampir Wanto, melalui siaran persnya, Jum'at (30/6).

Ia menjelaskan, kegiatan halal bi halal ini akan berlangsung dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 11.00 WIB yang dibagi menjadi tiga kloter.

Kloter pertama mulai pukul 07.30 WIB - 08.30 WIB, gubernur dan wagub akan ber-halal bi halal dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemprov Jatim.

Pada kloter kedua, pukul 08.30 WIB - 09.30 WIB, giliran anggota Forpimda Jatim, DPRD Jatim, serta para mantan gubernur dan wagub serta konsul jenderal dan konsul kehormatan dan atau perwakilan asing. Lalu pimpinan BUMN, rektor PTN/PTS, pimpinan parpol, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pimpinan instansi vertikal.

“Sementara itu, kloter ketiga, pukul 09.00 WIB - 11.00 WIB, beliau berhalal bi halal dengan para bupati/wali kota, wakil bupati/wali kota, sekda, dan anggota Forkopimda kabupaten/kota,””jelasnya.

Menurut mantan Kepala Biro Kerjasama Setda Prov. Jatim ini, selama kegiatan berlangsung, Pakde Karwo dan Gus Ipul akan didampingi oleh Ny. Hj. Nina Soekarwo dan Ny. Hj. Fatma Saifullah Yusuf serta Sekretaris Daerah Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM bersama Ny. Hj. Chairani Sukardi.

Pendampingan oleh istri atau suami, lanjut Benny, juga berlaku untuk undangan lainnya, seperti Forkopimda, mantan gubernur/wagub, bupati/wali kota, serta kepala OPD jajaran Pemprov. Jatim.

"Untuk kalangan internal di jajaran Pemprov Jatim, khususnya pejabat eselon III dan IV tidak bersama istri atau suami. Termasuk juga untuk staf di lingkungan Kantor Gubernur Jatim, yakni Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," imbuhnya.

Tentang pakaian yang dikenakan, Benny menjelaskan, untuk sipil memakai batik lengan panjang, militer menggunakan pakaian yang berlaku saat itu, sedangkan ibu-ibu mengenakan pakaian bebas rapi. (ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News