Gus Fahrur bersama puluhan kiai kampung memberi pernyataan sikap terkait surat dari kiai sepuh yang ditujukan kepada Ketua DPW PKB Jatim. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Terbitnya surat dari 21 kiai sepuh Nahdlatul Ulama kepada Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) dinilai sangat multitafsir, tendensius dan terlihat ada pihak yang memanfaatkan NU untuk menekan PKB. Pernyataan itu disampaikan Koordinator Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) KH. Fahrurrozi.
Menurut kiai yang akrab disapa Gus Fahrur itu, surat para kiai NU yang juga struktur dalam PBNU maupun PWNU itu keluar dari garis NU yang harusnya bersikap netral dan mengayomi umat. Bukan malah sebaliknya, ikut andil dalam percaturan politik, hingga membuat surat untuk PKB terkait penentuan calon yang akan diusung PKB.
“Partai yang memiliki suara nahdliyin dan mewakili NU, tidak hanya PKB, tapi ada beberapa partai lainnya. Ini mengindikasikan ada calon yang ingin menggunakan PKB sebagai kendaraan politik lewat dukungan kiai. Karena itu, tidak seharusnya para kiai sepuh membuat surat tersebut," tutur Gus Fahrur, Selasa (23/5).
Gus Fahrur mengungkapkan, cita-cita untuk mewujudkan Gubernur Jatim dari NU harus didukung 100%. Tapi bukan berarti harus memaksakan satu calon tunggal dari NU. Kalau pun nantinya ada calon tunggal dari NU dalam pilgub nanti, biarkan hal itu berjalan secara alamiah. Tak perlu dipaksakan, apalagi dengan menggunakan struktur NU.
Pengasuh Pondok Pesantren Canga’an, Bangil, Pasuruan ini menyayangkan, kiai yang bertanda tangan dalam surat tersebut. Sebab, mereka adalah para kiai yang ada dalam struktur NU yang harusnya menjaga khittah NU.
"Harusnya jangan sampai para kiai dimanfaatkan pihak tertentu yang maju dalam pilgub, lantas menggunakan NU untuk mendapatkan kendaraan atau partai untuk bisa maju dalam pilgub Jatim," katanya.
"Salah satu nama yang maju sebagai Cagub Jatim adalah Wagub Jatim Saifullah Yusuf yang juga struktur di PBNU, jangan sampai Gus Ipul memanfaatkan NU dan membawa nama-nama kiai sepuh untuk mendapatkan dukungan dari partai. Itu pelanggaran besar, membuat NU keluar dari khittahnya," ujarnya.
