Nama Jalan di Morowali Beraksara Kanji, Fadli Zon: Ini Sangat Memprihatinkan

MOROWALI, BANGSAONLINE.com - Setelah berita penurunan bendera RRC (China) di Ternate, kemarin muncul berita soal nama-nama jalan di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah, yang beraksara kanji.

Berita itu dimuat oleh SultengEkspress di bawah judul “Bupati Morowali Diminta ‘Copot’ Nama Jalan Beraksara China di Kawasan Industri”, 27 November 2016.

Disebutkan, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, telah mengakui mendapatkan informasi ada nama jalan Beijing dan Shanghai di kawasan industri.

“Saya sudah minta bupati Morowali untuk periksa di lapangan dan bila masih ada nama jalan seperti itu supaya diimbau untuk menggunakan nama jalan yang sesuai dengan kearifan lokal dan nasional,” kata Longki, yang dikutip dari grup Telegram “Sulteng Damai”

Berita soal nama-nama jalan beraksara kanji itu muncul hanya berselang dua hari setelah Presiden Joko Widodo menyatakan di Makassar ada isu 10 juta warga RRC yang datang ke Indonesia adalah turis dan bukan pekerja.

“Haduh yang Tiongkok itu turis, yang saya tanda tangan itu turis. Saya cek yang tenaga kerja dari Tiongkok 14 ribu. Mentang-mentang media sosial kita ini tidak kita atur mengenai isu-isu, semuanya dimasukkan dengan dipleset-plesetkan seperti itu,” kata Jokowi.

Sehari kemudian, muncul berita telah terjadi penurunan insiden bendera RRC di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Selatan oleh marinir TNI AL.

Dalam keteranganya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Gig Jonias Mozes Sipasulta, menjelaskan, penurunan bendera itu terjadi di dermaga pelabuhan PT Wanatiara Persada, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Jumat pekan lalu.

“Selain itu, telah terjadi penurunan bendera RRC/Tiongkok di lokasi acara peresmian ground breaking ceremony proyek smelter PT Wanatiara Persada," ujar Jonias.

Pertengahan September silam, muncul juga berita tentang pemasangan bendera “JKT. Desa China” di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Satu dari tiga orang pemilik dan pemasang bendera itu adalah warga negara RRC bernama Yun Xun.

Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP John Weynart, saat itu menjelaskan, Yun Xun diduga sebagai pembuat dan pemasang bendera berwarna merah dengan gambar berwarna kuning.

"Kemarin sore, sudah kami amankan. Bendera itu sudah kami copot guna mengamankan situasi lokasi. Diduga ada oknum yang memprovokasi saja. Nanti didalami," kata John seperti ditulis di halaman situs Humas Polda Metro Jaya.

Menurut anggota DPR, TB Hasanuddin, pengibaran bendera RRC seperti yang terjadi di Pulau Obi, sebetulnya masalah teknis dan tidak perlu diributkan karena bukan untuk mendirikan negara.

Dia berpendapat, bendera negara asing yang bekerja sama dengan pemerintah boleh dikibarkan dalam sebuah acara, tapi harus segera diturunkan setelah acara selesai.

"Jadi tidak perlu dibesarkan, kecuali dalam rangka menyatakan bahwa wilayah tersebut wilayahnya. Tapi, dalam rangka upacara diizinkan selama upacara dilaksanakan," katanya

Namun demikian, Hasanuddin menyayangkan keputusan pihak penyelenggara acara di Pulau Obi yang mengibarkan bendera RRC dengan ukuran lebih besar daripada bendera Indonesia.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap peristiwa tersebut sebagai hal yang sangat memprihatinkan. Sehingga insiden itu harus disikapi dengan sangat tegas. Pasalnya, hal itu bisa dinilai sebagai ancaman kedaulatan negara.

"Saya kira ini suatu peristiwa yang sangat sangat memprihatinkan. Dan harus disikapi dengan sangat serius," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, tidak bisa ada bendera asing berkibar di Indonesia. Ia pun menegaskan, harus ada yang bertanggung jawab atas pengibaran bendera China itu kendati Indonesia memiliki aturan untuk pengibaran bendera negara lain.