Ruhut Sitompul
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memastikan bakal mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR saat reses akhir Oktober ini. Ia beralasan ingin fokus mengawal calon gubernur pertahana Basuki Tjahaja Purnama. Langkah mundur Ruhut Sitompul dinilai sebagai cara untuk menghindari pemecatanya dari Partai Demokrat, lantaran partai tersebut saat ini sedang menggodok sanksi berat akibat dukunganya kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017. Sementara partainya mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Namun, niat dan tekad Ruhut Sitompul mundur dari kursi DPR RI telah bulat. Ia dipastikan bakal mundur dari jabatannya akhir Oktober 2016 ini, bertepatan masa reses DPR RI. Niat ini dilandasi fatsoen politik yang ia pegang.
"Kenapa mundur? Karena partai saya punya calon gubernur lain. Sedangkan calon saya Pak Ahok," kata Ruhut usai sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Saat ditanya apa motivasi dirinya mundur selain faktor pilihan politik yang berbeda dalam Pilkada DKI Jakarta dengan Partai Demokrat. Ruhut menyebutkan sejatinya dirinya ingin menjadi tokoh independen seperti Ahok. "Tapi harus diketahui, aku maunya tetap menjadi anggota Partai Demokrat, ini partai terakhirku. Tapi kalau tidak menjadi anggota Partai Demokrat lagi, banyak sekali partai yang menawarkan aku," seloroh Ruhut.
Namun saat ditanya apakah dirinya mundur dari anggota DPR lantaran dirinya saat ini tengah menghadapi ancaman sanksi yang akan diberikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI serta Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat? Ruhut menampik anggapan tersebut. "Orang baru mau beri sanksi, saya mundur. Itu namanya telmi (telat mikir)," cetus anggota Komisi III DPR RI ini.
Dia juga menyebutkan pilihan dirinya mundur dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat juga membuat terkejut elit Partai Demokrat. Dia mengaku telah menyampaikan rencana mundur dari jabatannya ini kepada Amir Syamsudin. "Siapa yang gak kaget, masih ada tiga tahun lagi menjabat di DPR tapi memilih mundur," ucap Ruhut.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan kasus yang melilit Ruhut Sitompul telah di meja Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Menurut dia, Komisi Pengawas Partai Demokrat telah mengirim rekomendasi soal Ruhut ke Dewan Kehormatan Partai.
"Sebelumnya Pak Ruhut mendapat sanksi ringan berupa penonaktifan sebagai Koordinator Jubir, sehingga sanksi kedua adalah sanksi berat," sebut Agus.
Terkait apa bentuk sanksi berat yang akan diterima Ruhut, Agus tidak bisa merincinya. Menurut dia, hal tersebut menjadi domain Dewan Kehormatan Partai. "Sanksi yang berat itu isinya berjenjang, ada yang berat sekali, yang berat isinya peringatan keras hingga penarikan sebagai anggota DPR RI. Sanksi berat untuk Pak Ruhut belum disampaikan Mahkamah Partai," tegas Agus.
Niat Ruhut untuk mundur dari keanggotaan DPR RI memang mengejutkan. Selain jarang dilakukan oleh koleganya apalagi pemicunya urusan beda pilihan politik. Namun yang patut digarisbawahi, mundurnya Ruhut tidak berjauhan dari sejumlah situasi politik yang terjadi di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI serta di internal Partai Demokrat. Di kedua institusi tersebut, Ruhut sama-sama menghadapi ancaman sanksi berat berupa pemecatan.
