Haris Azhar
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia dilaporkan oleh Kepolisian RI, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait kesaksian Freddy Budiman yang dibeberkan Haris ke media.
"Benar, ada tiga laporan dari TNI, polisi, dan BNN," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, Rabu (3/8). Laporan tersebut didaftarkan pada Selasa (2/8) pagi.
BACA JUGA:
- Wujudkan Ketahanan Pangan, Pangdam V/Brawijaya Panen Raya Padi di Ngawi
- Komitmen Bebas dari Narkoba, Lebih dari Separuh Warga Binaan Lapas Lamongan Dites Urine
- Ini yang Dilakukan Kapolres Kediri Kota saat Operasi Ketupat Semeru 2024
- Silaturahim dengan TNI, Kiai Asep Cerita Prestasi 280 Santri Lolos PTN Lewat SNBP
Haris dituduh melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, Martinus enggan mengungkapkan siapa yang mewakili tiga institusi itu sebagai pelapor.
Sebelumnya, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional, Polri, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy.
Kesaksian Freddy, menurut Haris, disampaikan saat Haris memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014.
Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah sebagai operator penyelundupan narkoba skala besar. Saat hendak mengimpor narkoba, Freddy menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari China.
"Kalau saya mau selundupkan narkoba, saya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai, dan orang yang saya hubungi itu semuanya titip harga," kata Haris mengulangi cerita Freddy.
Freddy bercerita kepada Haris, harga narkoba yang dibeli dari China seharga Rp 5.000. Karena itu, Freddy tidak menolak jika ada yang menitipkan harga atau mengambil keuntungan penjualan. Oknum aparat disebut meminta keuntungan kepada Freddy dari Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per butir.
Atas cerita tersebut, Haris kemudian dilaporkan ke Bareskrim. atas dugaan pencemaran nama baik. “Yang melaporkan TNI dan BNN,” kata Haris.
Haris mengetahui laporan itu dari Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar. Haris juga menyayangkan jika informasi tentang kesaksian Freddy yang diungkapkannya dianggap menjelek-jelekkan institusi.
"Kalau misalnya itu dianggap jadi pandangan buruk bagi masyarakat, ada banyak kesaksian masyarakat yang bilang ke saya bahwa itu sudah menjadi satu rahasia publik. Saya hanya membahasakan saja," kata dia.
Menurut Haris, respons pemerintah seharusnya membentuk tim independen untuk menelusuri cerita Freddy tersebut. "Jadi, mestinya bukan saya yang dilaporkan," kata Haris.
Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk berani tampil dan bicara di depan publik terkait informasi Freddy Budiman. Haris mengaku sebelum Freddy dieksekusi mati, dirinya sempat melaporkan informasi yang didapatkan kepada juru bicara Presiden, Johan Budi. Namun, Haris sangat menyayangkan tidak adanya kejelasan dan reaksi dari istana perihal informasi tersebut.
Haris sangat menyayangkan tindakan aparat hukum yang sangat reaksional untuk melaporkan dirinya dalam kasus pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Padahal, ia sangat yakin bila masyarakat bangsa Indonesia dapat berdialog dan bersama mencari solusi dalam pemberantasan narkoba.
