SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua komisi C DPRD Surabaya, H. Syaifudin Zuhri menegaskan revisi Perwali Nomor 49 tahun 2015 menjadi Perwali Nomor 8 tahun 2016, tentang utilitas terindikasi sarat permainan di internal Pemkot Surabaya.
Dikatakan dia, seharusnya regulasi aturan perizinan tentang utilitas tersebut sejalan dengan kebijakan Wali Kota Surabaya. Salah satunya, dengan infrastruktur pembangunan drainase untuk mengurangi banjir.
"Faktanya justru pengerjaan drainase terganggu pada keberadaan utilitas kabel fiber optik," katanya saat ditemui di ruang komisi C, Senin (4/4).
Diterangkan legislator asal Fraksi PDI Perjuangan ini, jika revisi difokuskan pada biaya sewa untuk mendapat pemasukan, dianggap sebagai akal-akalan.
Menurut politisi yang akrab disapa Ipuk ini, banyak anggaran APBD yang tengah dikeluarkan untuk konektifitas drainase dan utilitas.
"Buktinya temuan kami, banyak titik-titik utilitas fiber optik ditemui tidak berizin. Ini sama saja dengan menikam kebijakan Bu. Wali (Walikota Surabaya, Red)," terang dia.
