"Saya kira kalau mengubah UU mesti ada indikator, salah satunya penting dan mendesak, kalau memang ada masalah konstitusional. Kedua, (kinerja KPK) tidak efektif. Nah, ini dua-duanya tidak terpenuhi menurut saya," kata Refly.
Lebih lanjut Refly menjelaskan, dibandingkan penegak hukum lain yang juga menangani kasus korupsi, KPK lebih unggul. Salah satu indikatornya adalah KPK bisa menciduk koruptor yang selama ini dianggap tak tersentuh hukum.
"Saya hanya ingin menunjukkan KPK efektif, lebih efektif dari penegak hukum yang lain. Indikatornya adalah menangkap orang-orang yang untouchable," pungkasnya.
Sementara Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap setelah menerima draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari DPR.
