Bupati Jombang, Nyono Suharli.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Bupati Jombang, Nyono Suherli akhirnya buka suara atas polemik dana hibah senilai Rp. 1,5 Miliar dari Pemkab ke Polres Jombang. Melalui Kepala Bagian Humas Sekretaris Daerah Jombang, Agus Panuwun, Nyono berdalih pemberian hibah tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi progam Nawacita dari Presiden Joko Widodo.
"Dasar pemberian hibah sudah diatur dalam PP nomor 2 tahun 2012 serta Permendagri no 32 tahun 2001," terang Agus Panuwun di kantornya, Jumat (22/1/2016). Ditambahkan, proses hibah sendiri sudah sesuai prosedur karena telah disetujui DPRD Jombang.
Menurut Agus, pemberian hibah ke Polres Jombang bukan berarti mengesampingkan kepentingan rakyat. "Karena dalam APBD seluruh kepentingan rakyat sudah terakomodir. Di sisi lain, kondisi wilayah Jombang termasuk dalam penyebaran narkoba, serta HIV/Aids tertinggi no 2 se-Jawa Timur, maka dianggap sesuatu yang urgent pemberian hibah untuk mengoptimalkan kinerja penegak hukum," tambah Agus Panuwun menirukan pesan Nyono Suherli untuk disampaikan ke publik.
Dalam progam Nawacita, masih menurut Agus, salah satunya disebutkan tentang pemberian perlindungan dan rasa aman kepada setiap warga negara Indonesia. Hal itulah yang mendorong pemkab untuk memberikan dana hibah ke Polres Jombang.
Disinggung lebih jauh tentang nilai dana hibah yang diberikan dan bagaimana bunyi proposal pengajuan dari Polres ke Pemkab, Agus enggan menjawab. Begitu juga saat disinggung apakah pemberian dana hibah itu tidak mengesampingkan urusan wajib daerah semisal pendidikan kesehatan dan layanan publik lainnya sebagaimana diamanatkan UU Pemerintahan Daerah tahun 2014, Agus juga enggan menjawab.
Lagi-lagi Agus juga menghindar saat ditanya apakah pemberian hibah yang dibelikan 6 unit minibus untuk operasional kabag dan kasat Polres Jombang tersebut sudah sesuai realisasi. Bahkan, Agus malah mengakhiri pembicaraannya saat dituding adanya miss alokasi anggaran sebagaimana yang ingin diketahui publik tentang hibah itu.
