KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menegaskan penguatan tata kelola pemerintahan dan perekonomian masyarakat menjadi fokus dalam jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu (30/9/2026). Ia menjelaskan sejumlah hal, termasuk pengisian jabatan definitif, peningkatan ekonomi kerakyatan, serta penyerapan anggaran yang sejalan dengan pembangunan dan penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini, terdapat 7 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) yang masih diisi Plt maupun Pj. Tiga jabatan akan diisi melalui seleksi terbuka, sementara empat lainnya melalui Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) dari BKN.
“Saat ini BKPSDM sedang mempersiapkan proses penggunaannya,” kata Vinanda.
Dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan, Pemkot Kediri menyiapkan program pelatihan, bantuan modal, dukungan pemasaran, kurasi produk, sertifikasi halal, serta pendampingan bagi pelaku usaha.
Anggaran diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja daerah juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi.
Selain itu, belanja kegiatan seperti event, promosi, dan pariwisata diharapkan menggerakkan sektor UMKM, perdagangan, jasa, perhotelan, restoran, transportasi, dan sektor lain yang berpotensi meningkatkan PAD.
Di akhir jawabannya, Vinanda menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan Raperda.
“Kami sampaikan terima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan pandangan dan saran. Semoga memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri, dan dicatat sebagai amal ibadah kita semua,” ujarnya.
Sebelumnya, 7 fraksi menyampaikan pemandangan umum, yakni PAN, Golkar, NasDem, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, serta gabungan Demokrat, PKS, dan Hanura. (uji/mar)
