GRESIK,BANGSAONLINE.com - Sebanyak 15 peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) PKN Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2026 mengunjungi Kabupaten Gresik untuk mempelajari kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan data pribadi, Rabu (23/9/2026).
Kabupaten Gresik menjadi salah satu lokus VKN PKN Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2026.
Sebanyak 15 peserta mengikuti kegiatan bertema “Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Perlindungan Keamanan Data Pribadi” di Kantor Bupati Gresik, Rabu (23/9/2026).
Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman.
Ia menyampaikan tema tersebut relevan dengan tantangan transformasi digital saat ini.
Menurutnya, perlindungan data pribadi membutuhkan keterpaduan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.
"Data publik yang aman dan terpercaya membutuhkan keterpaduan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat," ujar Sekda.
Sekda menjelaskan, Pemkab Gresik telah mengembangkan Integrated Operating Platform (IOP) sebagai data warehouse yang memungkinkan pemanfaatan data secara terintegrasi oleh perangkat daerah. Meskipun demikian, data pribadi tetap dilindungi dan aksesnya dibatasi sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penguatan tata kelola tersebut juga didukung penerapan standar keamanan informasi ISO 27001. Dengan mekanisme tersebut, pemanfaatan data dapat dilakukan untuk mendukung pelayanan pemerintahan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.
Salah satu penerapannya terlihat pada layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Pengadilan Agama. Setelah putusan perceraian, pembaruan data kependudukan dapat segera dilakukan, termasuk pemisahan KTP dan kartu keluarga.
Disdukcapil juga menerapkan pelayanan jemput bola, termasuk di wilayah Kepulauan Bawean, untuk memastikan data masyarakat tetap akurat dan mutakhir, termasuk data masyarakat yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di berbagai negara.
Di sektor investasi dan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik telah menerapkan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Data perizinan dapat terintegrasi dan dimanfaatkan perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya.
Integrasi tersebut juga memungkinkan informasi investasi dan pembangunan, seperti site plan dan block plan, dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pembangunan daerah.
"Data tidak hanya berhenti di satu perangkat daerah, tetapi dapat dimanfaatkan lintas sektor sesuai kebutuhan dan kewenangan," jelas Sekda.
Ia berharap visitasi tersebut menjadi ruang pertukaran pengetahuan yang memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gresik maupun peserta PKN Tingkat II.
"Harapannya, kegiatan ini menjadi knowledge sharing yang saling menguatkan dan memberikan manfaat bagi masing-masing organisasi," harapnya.
Ketua Rombongan VKN PKN Tingkat II Angkatan XXIX, Rachmat, mengatakan visitasi merupakan bagian dari proses pembelajaran peserta untuk melihat secara langsung praktik kepemimpinan, inovasi, dan tata kelola pemerintahan di daerah yang menjadi lokus.
Menurutnya, Disdukcapil Gresik dipilih karena memiliki pengalaman dalam mengembangkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan berbagai inovasi pelayanan. Praktik tersebut dinilai relevan dengan tema kegiatan karena digitalisasi pelayanan perlu berjalan beriringan dengan keamanan serta tata kelola data.
"Digitalisasi pelayanan tidak cukup hanya membuat layanan menjadi cepat. Digitalisasi harus diikuti dengan penguatan keamanan dan tata kelola data," ujarnya.
Selain Disdukcapil, peserta akan mendalami praktik pada DPMPTSP, khususnya pelayanan perizinan berbasis digital dan pengembangan Mal Pelayanan Publik.
Rachmat mengatakan pengalaman kedua OPD tersebut menjadi bahan pembelajaran mengenai bagaimana organisasi mengintegrasikan inovasi, tata kelola, dan keamanan data dalam pelayanan publik.
Melalui visitasi ini, peserta diharapkan dapat menggali praktik kepemimpinan strategis dalam membangun kerja lintas sektor, memastikan inovasi digital tetap sejalan dengan perlindungan data pribadi, serta menjaga keseimbangan antara kemudahan pelayanan dan keamanan data.
"Dalam perspektif kepemimpinan strategis, setidaknya ada tiga hal yang dapat dipelajari, yaitu kepemimpinan kolaboratif, kepemimpinan digital, dan kepemimpinan berintegritas," pungkas Rachmat. (hud/van)
