"Banyak laporan yang masuk desilnya tertukar. Dampaknya orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan," katanya.
Dhito menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri tidak menginginkan adanya warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi terkendala persoalan administrasi.
Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan akses terhadap layanan kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.
Sektor kesehatan menjadi salah satu program prioritas Dhito. Pemerintah Kabupaten Kediri terus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan di seluruh jenjang fasilitas kesehatan (faskes), termasuk memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.
"Pelayanan kesehatan hati-hati betul, jangan sampai ada unsur apalagi anggapan bahwa kita abai," ungkapnya.
Menindaklanjuti laporan mengenai ketidaksesuaian data desil dengan kondisi warga di lapangan, Dhito menilai perlu dilakukan pembaruan dan perbaikan data.
"Data menjadi kata kunci dalam mengambil kebijakan walaupun sifatnya kita usulan. Usulan dari kita ke Kementerian Sosial kemudian Kementerian Sosial yang menentukan desilnya,"tandas Dhito. (uji/van)
