SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Apresiasi tersebut diberikan atas ketegasan BGN dalam melakukan evaluasi menyeluruh serta pembersihan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) di pelbagai daerah.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menilai, keberanian BGN dalam membongkar ketidakberesan operasional sekaligus mengembalikan dana negara sebesar Rp311,2 miliar menjadi bukti nyata tegaknya transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.
"Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Saya mengapresiasi langkah tegas Kepala BGN, Bapak Sudaryono, yang tidak ragu melakukan evaluasi secara menyeluruh," puji Ning Lia, Minggu (2/8/2026).
Sebagaimana diketahui, hasil penyisiran internal BGN berhasil mendeteksi 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang bermasalah. Temuan tersebut mencakup indikasi kepemilikan rekening ganda, dapur fiktif, hingga fasilitas dapur yang belum beroperasi. Dari hasil audit pembersihan tersebut, BGN sukses menyelamatkan uang negara senilai Rp311,2 miliar yang kini telah disetorkan kembali ke kas negara melalui bank penyalur.
Anggota Komite III DPD RI ini menekankan bahwa tindakan tegas BGN menunjukkan fokus pemerintah yang tidak sekadar mengejar target kuantitas distribusi, melainkan juga mengawal ketat agar setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran.
"Keberhasilan menyelamatkan ratusan miliar rupiah uang negara adalah bentuk keberpihakan kepada rakyat. Dana tersebut merupakan hak masyarakat yang harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan justru disalahgunakan," paparnya.
Lebih lanjut, Ning Lia mendukung penuh wacana BGN yang membuka pintu bagi aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti hasil temuan audit jika terindikasi ada tindak pidana korupsi.
"Jika memang terdapat unsur pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan transparan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis," tegasnya.
Menurutnya, pembenahan berkala yang dipimpin Sudaryono menjadi manifestasi penting dari penerapan prinsip good governance. Ia berharap sistem pengawasan super ketat ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan—mulai dari skema pengadaan, proses distribusi, hingga rantai operasional dapur penyedia makanan.
"Program sebesar ini tentu membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Transparansi dan evaluasi berkala harus menjadi budaya kerja agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas," pesannya.
Mengakhiri keterangannya, Ning Lia optimistis pembenahan internal ini akan makin memperkokoh kredibilitas program MBG sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak SDM Indonesia yang unggul.
"Publik tentu berharap program ini terus berjalan dengan baik. Karena itu, setiap potensi penyimpangan harus ditindak sejak dini. Saya percaya langkah yang dilakukan kepala BGN merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan program makan bergizi gratis tetap berada di jalur yang benar dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa," pungkasnya.
