Oleh: Arief Supriyono
Slogan “lulus SMK, siap kerja” sudah puluhan tahun digaungkan sebagai janji pendidikan vokasi di Indonesia. Namun, data ketenagakerjaan terbaru justru menampilkan ironi: lulusan SMK secara nasional konsisten menyumbang tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain.
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan pola berulang. Pada Februari 2025, TPT lulusan SMK di Jawa Timur mencapai 5,87 persen, sementara secara nasional 8 persen. Bahkan pada Februari 2026, meski Jawa Timur berhasil menurunkan TPT SMK menjadi 5,73 persen, secara nasional angka itu masih melonjak ke 7,74 persen. Fakta ini menegaskan bahwa slogan “siap kerja” lebih dekat pada mitos ketimbang kenyataan.
Mengapa lulusan SMK justru paling banyak menganggur? Jawabannya terletak pada faktor struktural: kurikulum yang belum selaras dengan kebutuhan industri, sarana praktik yang tertinggal, keterlibatan dunia usaha yang masih simbolis, kualitas guru produktif yang belum teruji pengalaman industri, hingga tata kelola anggaran yang rawan penyimpangan. Regulasi sudah ada, mulai dari Inpres No. 9/2016 hingga Perpres No. 68/2022, tetapi implementasi di lapangan belum mampu menekan angka pengangguran secara signifikan.
Keberhasilan Jawa Timur menurunkan TPT SMK patut diapresiasi, terutama lewat program magang dan penempatan kerja luar negeri. Namun, capaian ini tidak boleh meninabobokan pemerintah pusat. Selama pola nasional masih menempatkan SMK sebagai penyumbang pengangguran tertinggi, kebijakan vokasi belum bisa disebut berhasil.
Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia adalah peluang emas sekaligus ancaman. Jika keterampilan lulusan vokasi tidak sesuai dengan kebutuhan industri masa depan—ekonomi hijau, digitalisasi, kecerdasan buatan, manufaktur cerdas—maka bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.
Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi ulang metodologi, memperkuat link and match secara merata, mengawasi tata kelola anggaran, dan memastikan kurikulum adaptif terhadap kebutuhan riil industri. Tanpa pembenahan struktural yang serius, slogan “lulus siap kerja” akan terus menjadi jargon kosong, sementara jutaan lulusan SMK tetap berjuang mencari pekerjaan yang tak kunjung tersedia.
Penulis merupakan Ketua BPJS Watch Jawa Timur, sekaligus pengamat ketenagakerjaan dan konsultan publik
