Tinjau MPLS di SMPN 2 Ngasem, Bupati Kediri Ingatkan Keselamatan dan Larangan Bullying

Ringkasan Berita
  • Bupati Kediri menyoroti masalah keselamatan siswa karena masih ada yang naik motor ke sekolah meski belum cukup umur dan tanpa SIM dan helm.
  • Dia menjamin tidak ada kesulitan ekonomi untuk seragam sekolah dan Pemkab siap memberi bantuan gratis, serta melarang pungutan liar dari pihak sekolah.
  • Bupati dan Dinas Pendidikan menekankan stop perundungan (bullying) baik fisik maupun verbal, serta komitmen menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
  • Pendidikan menjadi prioritas dengan alokasi anggaran Rp30 miliar per tahun untuk beasiswa, ditunjukkan contoh lulusan dari keluarga sederhana yang sukses kuliah di perguruan tinggi ternama.
  • Pihak Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti arahan untuk MPLS yang ramah, bebas perploncoan, bullying, dan iuran apapun.

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, meninjau pelaksanaan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 2 Ngasem, Senin (13/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti masih adanya siswa yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor, meski belum cukup umur dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Bupati Kediri menegaskan, persoalan itu menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak dan membutuhkan peran bersama pemerintah serta orang tua.

“Penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa-siswi di bawah umur harus segera diselesaikan. Rata-rata juga tidak memakai helm,” ujarnya.

Selain keselamatan berlalu lintas, ia memastikan tidak ada siswa kesulitan memperoleh seragam sekolah karena alasan ekonomi. Dhito menanyakan langsung kepada siswa mengenai jumlah seragam yang dimiliki, dan menegaskan Pemkab Kediri siap memberikan bantuan gratis jika ada keberatan. 

“Kalau ada pungutan-pungutan dari pihak sekolah, tolong dilaporkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kediri juga berpesan agar siswa rajin belajar, bijak menggunakan gawai, menghormati orang tua, dan menjauhi perundungan.

“Stop bullying. Tidak hanya fisik, tapi verbal juga bagian dari bullying,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah aman dan nyaman sejak hari pertama MPLS.

Dhito menambahkan, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas Pemkab Kediri dengan alokasi anggaran Rp30 miliar per tahun untuk program beasiswa. Ia mencontohkan keberhasilan lulusan SMA Dharma Wanita dari keluarga sederhana yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti arahan bupati.

“MPLS yang ramah artinya tidak ada perploncoan, tidak ada bullying, dan tidak boleh ada iuran apapun terkait MPLS,” tuturnya. (uji/mar)