Rapat paripurna DPRD Kota Batu.
KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini, Rabu (17/6/2026). Persetujuan tersebut diberikan dengan sejumlah catatan dan masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Batu.
Juru Bicara Gabungan Fraksi, Sudiono, mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang diraih untuk ke-11 kali berturut-turut. Namun, ia menegaskan WTP hanyalah standar minimal administrasi.
“Ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan anggaran menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, serta memeratakan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Punjul Santoso, menyoroti sektor pendapatan daerah, belanja, sisa anggaran, hingga SiLPA. Ia menyebut realisasi pendapatan daerah mencapai 99,20%, tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi 92,37% atau Rp302,95 miliar dari target Rp327,98 miliar.
“Kawan-kawan Fraksi meminta evaluasi mendalam serta strategi penggalian potensi yang tidak memberatkan masyarakat dan sektor pariwisata,” katanya.
Punjul juga menekankan perlunya tindak lanjut atas temuan BPK terkait pajak dan pengelolaan aset investasi daerah. Dari sisi belanja, penyerapan anggaran tercatat 89,16%, dengan sorotan pada rendahnya belanja modal serta penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp10,67 miliar.
DPRD Kota Batu meminta eksekutif lebih ketat mengendalikan belanja rutin agar ruang anggaran untuk layanan dasar masyarakat dan pembinaan UMKM semakin luas. Selain itu, dewan menyoroti angka SiLPA yang mencapai Rp126 miliar lebih.
Dana dimaksud diminta segera dialokasikan untuk program tertunda dan kebutuhan mendesak masyarakat. Punjul juga menekankan perlunya laporan manfaat nyata dari lima Proyek Strategis Daerah, bukan sekadar laporan administratif keuangan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota memberikan mandat kepada pemerintah daerah setempat untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh catatan tersebut pada tahap pembahasan berikutnya.
“Kami terus mengawal agar APBD menjadi instrumen yang nyata mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu,” ucap Punjul. (adi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
